DPW PPP Sumbar Tolak Kehadiran RS Siloam

Photo:harianhaluan

PADANG, HALUAN — De­wan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pem­bangu­nan (PPP) Sumatera Barat (Sumbar) dengan tegas meno­lak kehadiran Rumah Sakit (RS) Siloam milik Lippo Group/James T Riady di Minang­kabau. Penolakan DPW PPP itu telah melalui kajian dan pertimbangan matang. Jika Lippo Group memaksa me­lanjutkan pendirian RS Si­loam, maka PPP Sumbar siap menghadang.

Demikian dikatakan Ke­tua DPW PPP Sumbar Yu­l­fadri Nurdin bersama Sek­retaris DPW H Amora Lubis, Wakil Ketua Majelis Pakar DPP PPP Dr Nizar Dahlan, Bendahara Yuliarman, Caleg PPP untuk DPR RI H Hariadi BE dan H Mahyuddin, dalam konprensi pers di kantor DPW PPP Sumbar,  Jl Be­lanti Raya, Lolong, Padang, Senin (17/6).

“Setelah DPW PPP mencer­mati secara seksama, dan mengum­pulkan semua aspirasi umat islam di wilayah Sumbar, maka PPP sebagai partai yang berazaskan islam secara resmi menolak pemba­ngunan Rumah Sakit Siloam di Padang, dan di Sumbar umumnya. Karena, pem­bangunan Rumah Sakit Siloam tersebut, sudah tercium dan terde­teksi membawa misi misionaris,” kata Yulfadri Nurdin.

Menurut Yulfadri apabila pihak Lippo Group bersikeras melanjutkan pembangunan rumah sakit Kristen tersebut, maka PPP tidak segan-segan untuk turun langsung ke lapangan, dan membawa seluruh massa PPP, untuk menghentikan pembangunannya.

“Kalau Lippo Group tetap ngotot melanjutkan pembangunan, kami dari DPW PPP tidak hanya bicara saja, dan kami tidak akan segan-segan untuk turun ke lapangan menghentikan pembangunannya. Namun, kami masih menunggu, dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya demi untuk kebaikan bersama,” ungkapnya.

Yulfadri mengakui semua dae­rah, termasuk Padang dan Suma­tera Barat membutuhkan investasi besar. Namun, investasi itu perlu disaring secara mendalam, sehingga tidak berdampak buruk terhadap kultur budaya sebuah daerah.

“Daerah mana yang tidak butuh investasi. Namun, jangan menerima sembarangan saja, tanpa memi­kirkan dampak yang dibuatnya. Lagi pula, kalau investor melakukan investasi di sebuah daerah, maka sudah bakal pasti ada competitor yang masuk ke wilayah tersebut. Namun,  investasi yang dibuat Lippo ini tidak membuat investor yang seimbang dengannya tergiur melakukan investasi ke Sumbar. Jadi, bisa ditelaah sendiri, apa maksud dari James T Riady terse­but,” tuturnya.

Sementara Wakil Ketua Majelis Pakar DPP PPP Dr Nizar Dahlan mengatakan apabila Lippo Group, dan seluruh pihak yang telah menyatakan RS Siloam bersih dari proses kristenisasi, maka Lippo Group dan pihak yang bersang­kutan, harus membuktikannya secara jelas dan nyata.

Sementara itu,  caleg PPP untuk DPR RI H Hariadi BE menghimbau tokoh-tokoh Sumbar, agar tidak terjebak ke dalam permasalahan dan menyebabkan perpecahan. Sehingga keutuhan masyarakat Sumbar bisa terus terjaga sampai akhir nanti.

Peletakan batu/ground breaking pertama proyek milik Lippo Group yang berlokasi di Jl Khtaib Sulai­man Padang ini dilaksanakan pada Jumat 10 Mei 2013 lalu. Acara peletakan batu pertama itu ditan­dai dengan pemencetan bel secara bersama oleh Ketua DPD RI Irman Gusman, Menko Kesra Agung Laksono, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Walikota Padang Fauzi Bahar, Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, mantan Memko Kesra Azwar Anas, Owner Lippo Group James T Riady dan Presiden Lippo Group Theo L Shambuaga.

Beberapa hari setelah peletakan batu pertama, muncul informasi tentang adanya agenda terselubung berupa misi misionaris program kristenisasi di balik megaproyek dengan nilai investasi Rp1,3 triliun tersebut. James T Riady dikatakan sebagai tokoh misionaris in­terna­sional. Informasi tersebut diperkuat lagi dengan munculnya berbagai penolakan dari sejumlah ormas dan dilengkapi  lagi dengan surat terbuka sosiolog Mochtar Naim kepada Irman Usman.

Penolakan terhadap investasi Lippo  Group terus menggelinding hingga ada demo dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Pemuda Islam Indonesia  (PII) dan Keluarga Besar Maha­siswa Minangkabau (KBMM). Akhirnya MUI Sumbar bersama LKAAM dan sejumlah Ormas Islam melakukan rapat sehingga lahirlah surat keputusan MUI Sumbar yang menolak investasi Lippo Group di Padang.

Pantauan Haluan, sejak peleta­kan batu pertama hingga kemarin tidak ada kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pihak Lippo Group atas proyek RS Kristen Siloam, Sekolah Kristen Pelita Harapan, Mal Lippo dan Hotel Aryaduta tersebut. Diduga Lippo Group masih wait and see terhadap penolakan atas kehadiran megain­vestasinya di Ranah Minangkabau. Sikap itu juga sebagai dampak bahwa Lippo Group tak mau ambil resiko.

Haluan telah beberapa kali menghubungi Danang Kemayan Jati, Head of Corporate Communication Lippo Karawaci Group untuk memberikan klarifikasi dan penje­lasan sehubungan gencarnya peno­lakan terhadap RS Siloam oleh berbagai pihak sebagaimana yang diterbitkan di Koran ini. Namun Danang tak bersedia memberikan penjelasan. Beberapa kali Danang meminta Haluan agar menghubungi Ismail Hasyim Ning (putra Hasyim Ning) orang asal Sumbar yang turut memegang saham di Lippo Group. Namun begitu ditelepon dan di SMS, Ismail Hasyim Ning juga tidak memberi respon. (h/cw-wis) Sumber : harianhaluan