PPP Tak Buru-Buru Gelar Konvensi Capres

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak mau buru-buru menggelar konvensi menjaring calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres). Selain masih terlalu dini, PPP tak mau buang-buang energi lantaran capres yang dihasilkan ternyata nanti tak bisa diusung karena partai pimpinan Suryadharma Ali itu terkendala angka presidential threshold (PT), yakni 20 persen dari jumlah kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional di pemilihan legislatif.

Menurut Sekretaris Fraksi PPP DPR yang juga Ketua DPP PPP Bidang Komunikasi, Arwani Thomafi, partai punya peran penting dalam proses seleksi pimpinan nasional. Karenanya, PPP mendorong Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 direvisi untuk melembagakan proses penjaringan capres di masing-masing parpol.

Sayangnya, upaya untuk merevisi UU Pilpres justru dimentahkan. "Padahal kita sedari awal ingin konvensi menjadi kebutuhan perundang-undangan. Itu kenapa kita dari awal mendorong revisi UU Pilpres dilanjutkan. Di sana kita ingin masukkan rekrutmen kepemimpinan nasional ditingkatkan kualitasnya. Tapi revisi UU Pilpres sudah dimentahkan, jadi kita dilematis karena presidential threshold yang tinggi," kata Arwani dalam buka puasa bersama Fraksi PPP DPR di Jakarta, Kamis (11/7).

Bagaimana dengan koalisi untuk mengusung calon karena partai terganjal presidential threshold? Arwani mengatakan, harusnya koalisi bukan untuk kepentingan sesaat, tetapi untuk konteks bernegara. "Koalisi itu tujuan bangsa, bukan karena konteks PPP suaranya kecil, tapi tradisi kebangsaan," tegasnya.

Lantas partai apakah yang akan dijadikan mitra koalisi PPP dalam mengusung capres? "Soal dengan siapa kami berkoalisi, lihat saja nanti," tegasnya.(ara/jpnn)

Sumber Berita: www.radarbandung.co.id http://www.radarbandung.co.id/berita-ppp-tak-paksakan-gelar-konvensi.html#ixzz2Yw7Yi2uM

Read More

Caleg Partai Persatuan Pembangunan harus kerja maksimal

 JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali meminta calon legislatif (caleg) yang sudah memiliki bekal untuk tidak terlena, tapi harus tetap berjuang maksimal.

"Bagi yang bekalnya belum cukup jangan putus asa, teruslah bersemangat," ujar Suryadharma Ali dalam pembukaan pembakalan Caleg PPP di Hotel Century Atlet, Jakarta, Rabu (3/7/2013). Suryadharma menambahkan, pengalaman Pemilu 2009 yang pertama kali menggunakan suara terbanyak membuat caleg gelagapan dan berkompetisi secara internal.

Menurut dia, pada Pemilu 2009 para caleg berjalan sendiri-sendiri. Karena itu, pada Pemilu 2014 caleg harus bekerja sama membagi teritorial. "Kalau kerja sama bisa dilakukan, maka target naik 200 persen merupakan hal mudah," tegas Suryadharma Ali.

PPP, lanjut dia, saat ini satu-satunya parpol yang konsisten memperjuangkan Islam. Menurut dia, yang diperjuangkan PPP adalah Islam rahmatan lil'alamin. Yakni, Islam yang mengayomi semua kalangan.

Suryadharma Ali juga meminta kader untuk menghindari konflik internal. "Saya harap kebersamaan tetap dijaga, singkirkan jauh-jauh potensi konflik. Pekerjaan kita masih banyak, jangan terganggu oleh hal yang tidak perlu," tegasnya.

Suryadharma Ali meminta hasil pembekalan ini ada follow up dan monitoring sehingga langkah konkret lebih terukur. Sementara untuk Pilpres, PPP belum membahasnya karena lebih fokus menghadapi pemilu legislatif.

Sekjen DPP PPP M Romahurmuziy menambahkan, caleg PPP yang berjumlah 547 orang merupakan kader pilihan dan melalui proses seleksi ketat. Dia menjelaskan, dalam menentukan caleg pihaknya memerhatikan popularitas, kualitas, integritas dan moralitas.

"Jadi caleg yang lolos seleksi ini dipastikan memiliki kualifikasi," kata Romahurmuziy.

Dalam pembekalan caleg DPR RI akan disampaikan beberapa materi, yakni ke-PPP-an, proses Pengawasan dan penyelesiaan sengketa pemilu, tata cara pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilu 2014, Khittah dan program perjuangan PPP, 9 pokok perjuangan partai, marketing politik, penugasan caleg dan rencana aksi pemenangan pemilu berbasis dapil. Sejumlah pemateri baik internal maupun eksternal hadir dalam acara tersebut.
(Ridwansyah/Koran SI/ded)

 http://news.okezone.com/read/2013/07/03/339/831557/sda-minta-caleg-ppp-berjuang-maksimal

Read More

Balon Partai Persatuan Pembangunan

JAKARTA, KOMPAS.com — Para bakal calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di dua daerah pemilihan yang semula dicoret Komisi Pemilihan Umum, kini dapat mulai bernafas lega. Badan Pengawas Pemilu, Senin (8/7/2013), membatalkan keputusan KPU yang mencoret pencalonan mereka dari daerah pemilihan Jawa Tengah III dan Jawa Barat II.

Keputusan Bawaslu diambil dalam sidang sengketa pemilu, Senin malam. Dalam keputusannya, ketua Bawaslu, Muhammad, menyatakan bahwa bakal caleg PPP dari Dapil Jawa Tengah III, Ainaul Mardhiyyah, memenuhi syarat sebagai calon anggota legislatif.

Sementara untuk Dapil Jawa Barat II, Bawaslu memberikan sedikit catatan di dalam putusan yang "meloloskan" pencalonan dari partai berlambang Kabah itu. “(Bakal caleg PPP dari) dapil Jawa Barat II dinyatakan memenuhi syarat untuk ikut sebagai peserta pemilu, sepanjang memperbaiki dan menyesuaikan Daftar Bakal Calan yang diajukan ke KPU pada tanggal 22 Mei 2013 lalu,” kata Muhammad.

Anggota KPU Hadar Nafis Gumay menyatakan siap mengikuti keputusan Bawaslu tersebut. “Keputusan Bawaslu final mengikat dan kami siap untuk melaksanakannya," janji Hadar.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Fernita Darwis mengaku bersyukur atas keputusan yang dikeluarkan Bawaslu. “Dari awal PPP yakin Bawaslu akan memberikan keputusan bijak yang tidak merugikan kedua belah pihak,” ujar dia.
Editor : Palupi Annisa Auliani
http://nasional.kompas.com/read/2013/07/09/0642483/Bawaslu.Loloskan.Caleg.Dua.Dapil.PPP

Read More

Muhammadiyah Awal Ramadhan Selasa, 9 Juli 2013

TEMPO.CO, Jakarta-- Menteri Agama Suryadharma Ali menilai perbedaan awal puasa Ramadan 1434 hijriah antara pemerintah dan beberapa organisasi masyarakat tak perlu dipersoalkan. "Kami tetap menghormati ormas yang berbeda," kata Suryadharma usai sidang itsbat penetapan awal puasa di kantor Kementerian Agama, Senin, 8 Juli 2013.

Menurut Suryadharma, perbedaan penetapan awal bulan sangat dimungkinkan bergantung posisi penglihatan. Teknologi dan metode yang dipakai juga menentukan derajat bulan.

Suryadharma berharap, perbedaan dimulainya puasa tak membuat umat muslim terpecah. Pemerintah pun akan terus melakukan dialog dengan sejumlah ormas yang berbeda penetapan awal puasanya untuk menyatukan pandangan tentang kriteria penetapan hilal. "Penyamaan persepsi perlu agar di masa mendatang ada titik temu untuk melihat kesamaan bulan."

Pemerintah secara resmi menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Rabu, 10 Juli 2013. Penetapan dilakukan setelah sidang itsbat yang dihadiri lebih dari dua belas persatuan organisasi islam dan perwakilan negara tetangga. Berdasarkan pantauan badan rukyat posisi bulan saat ini di kisaran 0,65 derajat. Sesuai kesepakatan MUI dan persatuan menteri agama seluruh asia tenggara, awal bulan ditetapkan bila posisi bulan mencapai dua derajat.

Sedangkan Muhammadiyah, salah satu organisasi islam besar di Indonesia sejak pekan lalu telah mengumumkan 1 Ramadan jatuh pada Selasa, 9 Juli 2013. Mayoritas umat muslim pengikut muhammadiyah sudah mulai melaksanakan shalat tarawih malam ini. sumber : http://ramadan.tempo.co/read/news/2013/07/08/151494589

Read More

Lampu Kuning Buat Partai PPP

ERA reformasi seharusnya menjadi masa keemasan
Partai Persatuan Pembangunan. Namun, kenyataan
berbicara lain. Meskipun lama dikerdilkan Orde Baru,
partai Islam tertua ini justru semakin terpuruk di era
reformasi. Dalam soal yang satu ini, PPP berbeda nasib
dengan PDI Perjuangan yang juga kerap diidentikan
sebagai ‘korban’ Orde Baru. PDI Perjuangan kini malah
kian melambung.

PPP lahir dari hasil fusi empat
partai Islam peserta Pemilu
1971: Partai Nadhlatul
Ulama, Partai Muslimin Indonesia,
Partai Syarikat Islam
Indonesia, dan Partai Islam Persatuan
Tarbiyah Islamiyah. Deklarasi PPP
pada 5 Januari 1973 ditandatangani keempat
pemimpin partai tersebut: Idham
Chalid (Partai NU), Mohammad Syafaat
Mintaredja (Parmusi), Anwar Tjokroaminoto
(PSII), dan Rusli Halil (Perti), plus
Haji Masykur sebagai Ketua Fraksi Persatuan
Pembangunan di DPR.
Sejak 1984 seiring politik “asas tunggal”
Orde Baru, PPP menanggalkan asas
Islam dan lambang Kabah. Pada Muktamar
I 1984, PPP secara resmi menggunakan
asas Pancasila dan lambang bintang
segi lima. Selepas Orde Baru, pada
Muktamar IV 1998, PPP kembali menggunakan
asas Islam dan lambah Kabah.
Kembalinya “Islam” dan “Kabah”
melahirkan rasa percaya diri kader
PPP menjelang Pemilu 1999. Pasalnya,
pada Pemilu 1977 dan 1982, PPP berhasil
mendulang dukungan suara signifikan
di era Orde Baru – suatu prestasi
tersendiri mengingat di era tersebut
kebijakan negara kurang kondusif bagi
tumbuhnya partai politik. Namun, rasa
percaya diri itu ternyata bertepuk sebelah
tangan. Pada Pemilu 1999, PPP
hanya mampu meraih 10,71 persen suara
– atau defisit hingga 20 persen suara
dibandingkan hasil 1977 dan 1982.
Hasil yang sebenarnya layak dimaklumi.
Maklum di awal reformasi, partai
Islam tumbuh bak jamur di musim
hujan. Selain itu, lahirnya PKB yang dibidani
NU – organisasi massa Islam terbesar
yang selama ini menjadi lumbung
suara PPP – juga dianggap faktor utama
bobolnya tabungan suara PPP. Toh paling
tidak, PPP masih bertengger di empat
besar, bahkan mengungguli Partai
Amanat Nasional yang dibesut tokoh reformasi
Amien Rais. Tapi persoalannya,
dukungan bagi PPP pada dua pemilu
berikutnya terus melorot. PPP meraih
8,15 persen suara pada Pemilu 2004
dan 5,32 persen pada Pemilu 2009.

Terus ikut penguasa
LAMA terpinggirkan dari episentrum
kekuasaan mungkin membuat kader
PPP tak tahan lagi membendung ‘syahwat’
berkuasa. Sejak reformasi, PPP selalu
ikut dalam koalisi partai pendukung
pemerintahan. Bahkan setelah sukses
memakzulkan Presiden Abdurrahman
Wahid bersama “Poros Tengah” pada
2001, PPP berhasil menempatkan Ketua
Umum Hamzah Haz sebagai Wakil
Presiden mendampingi Presiden Megawati
Sukarnoputri.
Terpilihnya Suryadharma Ali, ketika
itu Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah di Kabinet Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono, dalam
Kongres 2007, semakin melekatkan PPP
dengan kekuasaan. Suryadharma sebenarnya
terbilang politisi baru. Sejak
1985 hingga 1999, politisi kelahiran
Jakarta, 19 September 1956, itu lama
berkarir sebagai eksekutif puncak perusahaan
ritel ternama, PT Hero Supermarket.
Kemunculannya sebagai ketua
umum partai juga terbilang mengejutkan.
Pada Kongres 2007, dia berhasil
mengalahkan para politisi lawas loyalis
Hamzah Haz, seperti Arief Mudatsir
Mandan, Endin AJ Soefihara, dan Alimarwan
Hanan. Tak pelak, banyak pihak
menilai kemenangan Suryadharma
tak lepas dari peran Presiden Yudhoyono.
Suryadharma Ali memang membawa
penyegararan. Wajah-wajah muda
pun bermunculan dalam kepengurusannya.
Sebut saja nama Irgan Chairul
Mahfiz dan Muhammad Romahurmuziy.
Namun di sisi lain, rezim Suryadharma
membuat PPP yang dulu terkenal
‘galak’ kini seakan menjadi anak manis
kekuasaan.
Pada 2009, PPP sebenarnya nyaris
berpisah ranjang dengan Presiden Yudhoyono.
Suryadharma dikabarkan sudah
merapat ke calon presiden Prabowo
Subianto. Bersama Partai Amanat Nasional
dan 13 partai gurem, PPP ‘sepakat’
mengusung Prabowo dengan Soetrisno
Bachir, Ketua Umum PAN. Tapi kesepakatan
itu kandas.

Dikabarkan, dalam sebuah pertemuan
di Kemang, Jakarta Selatan, Suryadharma
mengatakan PPP pamit mundur
dari koalisi mendukung Prabowo.
Kisah yang beredar mengatakan pertemuan
pun berlangsung panas. Prabowo
marah dan menuding Suryadharma
berkhianat. Konon fulus puluhan
miliar juga terlibat di dalamnya. Pengurus
PPP, seperti Chozin Chumaidy, mengakui
pertemuan tersebut tapi membantah
isu lainnya.

Bagaimanapun, kini PPP satu perahu
dengan Yudhoyono, bahkan kian mesra.
Namun persoalannya, seiring merosotnya
dukungan publik pada Yudhoyono
dan Partai Demokrat, suara PPP pun
diramal bakal ikut terjun bebas. Survei
Centre for Strategic and International
Studies (CSIS) yang dirilis pada akhir
Mei 2013, misalnya, menunjukkan tren
dukungan bagi PPP hanya 2,2 persen,
atau di bawah ambang batas parlemen
3,5 persen. Jelas ini lampu kuning bagi
PPP. [man]
- See more at: http://harian-pelita.pelitaonline.com/cetak/2013/07/07/lampu-kuning-bagi-partai-kabah#.UdpSm6wQlak

Read More

PPP Terapkan sistem zona teritorial kampanye caleg

Liputan6.com, Jakarta : PPP menerapkan sistem zona teritorial kampanye calon legislator (caleg)-nya dalam Pemilu 2014. Salah satu alasannya, untuk menghindari terjadinya pertikaian antarcaleg.

Menurut politisi PPP Muchtar HP, para caleg partai berlambang Kabah itu telah sepakat untuk menang di Pemilu 2014. Karena itu tidak ada kemenangan dalam peperangan yang diraih tanpa kebersamaan dan kekompakan.

"Pertikaian antarcaleg di internal partai akan melahirkan kemustahilan kemenangan dalam peperangan itu. Pertikaian antarcaleg di internal partai akan melahirkan raihan suara yang mubazir," ujar Caleg PPP no urut 5 di Dapil VII Jawa Barat ini dalam katerangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Sabtu (6/7/2013).

Sistem zona teritorial kampanye per dapil, jelasnya, bukan hanya untuk menghindari pertikaian antercaleg PPP, tapi juga akan meningkatkan raihan suara dan kursi baik di tingkat DPRD Kabupaten\Kota, DPRD Provinsi, maupun DPR RI.

"Sistem zona teritorial per dapil membuat efektivitas dan efisiensi penggalangan konsituen, biaya penggalangan, waktu penggalangan, mempersempit daerah penggalangan, mempermudah monitoring dan evaluasi," ungkap pendiri People Power for clean Politicians (P3) ini.

"Keberhasilan penggalangan konsituen hanya dapat dilakukan oleh keberhasilan penguasaan zona teritorial," tutup Muchtar. (Mut) Sumber :: http://news.liputan6.com/read/632111/alasan-ppp-terapkan-sistem-zona-teritorial-kampanye-caleg

Read More

PPP Partai Besar Tak Di Urus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menilai PPP merupakan partai besar. Namun sayangnya, kebesaran itu tidak diurus dengan baik.

"PPP ini partai besar, tapi partai besar yang tak terurus," kata Surya saat membuka acara pembekalan caleg PPP di Jakarta, Rabu (3/7).

Besarnya PPP, menurut Surya dibuktikan sejak zaman Orde Baru. Meski bukan partai penguasa, wakil-wakil PPP tetap menduduki kursi legislatif di semua tingkatan.

Setelah Orde Baru tumbang, kebesaran PPP tidak berkurang. Banyak kader dan aktivis PPP yang menunjukkan gairah politik luar biasa dengan mendirikan partai politik baru. Walaupun hasilnya terseok-seok.

Namun, Menteri Agama itu tidak memungkiri pemilu 2009 menjadi catatan hitam bagi PPP. Perolehan suara PPP merosot tajam hingga kursi yang diperoleh di parlemen sangat sedikit. "Kita menyesal kalah pada 2009, dan itu jangan diulangi lagi," katanya.

Meski elektabilitas PPP dari berbagai hasil jajak pendapat tidak pernah melewati angka tiga persen, Surya yakin perolehan di lapangan selalu di atas survei. Karena itu, jika semua kader PPP kembali ke rumah besar PPP dan menghindari konflik-konflik yang tidak perlu.

Menurutnya elektabilitas PPP pasti akan meningkat. Selain itu ia meminta kader PPP tidak kalah sebelum berperang. "Barangkali masih lemah syahwat begitu lihat petarung lain uangnya banyak, jumlahnya banyak, loyo," katanya.

Reporter : Ira Sasmita   
Redaktur : Fernan Rahadi
Sumber : Republika online

Read More

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali Angkat Bicara

Senayan, Wartakotalive.com. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali angkat bicara mengenai rilis ICW. Sebab, dua kader PPP termasuk dalam rekomendasi ICW mengenai caleg yang diragukan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

"Kerjaan ICW memang begitu," kata Suryadharma Ali di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/7/2013) malam.

Menurut Menteri Agama itu, lembaga penggiat anti korupsi itu memang memiliki tugas menuding orang. "Yah nuduh-nuduh orang. Tanya dong yang dituduh, dia terima enggak," katanya.

Suryadharma melihat indikator yang digunakan ICW tidak jelas sehingga tidak perlu dipersoalkan lebih jauh. "Jadi kita ini banyak energi terbuang karena mengurus persoalan itu," imbuhnya.

ICW merilis dua caleg PPP yang komitmen pemberantasan korupsinya diragukan yakni, Ahmad Yani dianggap mendukung upaya revisi UU KPK yang berpotensi melemahkan kewenangan lembaga tersebut

M Achmad Farial, disebut oleh JPU menerima uang dalam kasus Solar Home System (SHS) dan hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa Kosasih Abas
Penulis : Ferdinand Waskita
Editor : Dian Anditya Mutiara
Sumber : http://wartakota.tribunnews.com/detil/berita/150139/suryadharma-ali-icw-kerjaannya-menuduh-orang

Read More

Pemenang Ultah ke 40 PPP Umrah ke Mekah

JAKARTA – Sebanyak sembilan peraih hadiah umrah di hari ulang tahun (HUT) ke-40 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diberangkatkan ke Mekkah. Program ini untuk membangun kedekatan dengan umat.

Wakil Sekjen DPP PPP Sigit Hariyanto mengatakan kesembilan orang yang diberangkatkan ke Mekkah untuk umrah tersebut merupakan pemenang undian pada acara Mlaku Bareng PPP di Grand City, Minggu (7/4). Mereka diberi kesempatan melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci Mekkah selama sembilan hari dengan fasilitas plus melalui travel Al-Aqsa.

“Kami harap ini tidak kali ini saja, tapi ada kesempatan memberangkatkan umrah lagi,” kata Sigit di Bandara Internasional Soekarno-Hatta kemarin. Kesembilan pemenang undian hadiah umrah yang diberangkatkan oleh partai pimpinan Suryadharma Ali ini adalah Rochim Mualim Kasti, Anwar Hidayat Miyadi, Sopiyah Makrup Liyarto, Dwi Astuti Noto, Soepeno Abdurrachman Abdulah, Hartoyo Harsono Sunarso, Mochamad Saiful Anam Marlan, Triyono, dan Abdul Karim Mochamad Jabir.

Mereka dilepas Ketua DPP PPP Aunur Rofiq dan Wakil Sekjen Sigit Hariyanto dari Terminal 2E Bandara Internasional Soekarno- Hatta. Menurut calon legislator (caleg) dari daerah pemilihan (dapil) Jabar VI (Kota Depok dan Kota Bekasi) ini, bentuk kedekatan PPP dengan masyarakat tidak hanya sebatas dilakukan lewat pemberangkatan umrah. PPP melalui para calegnya juga terus melakukan berbagai kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat.

Sigit menjelaskan, kegiatan memberangkatkan pemenang hadiah umrah termasuk dalam rangkaian perayaan HUT ke-40 PPP yang dipusatkan di Jawa Timur. Hadiah tersebut dinilai sebagai salah satu bukti dan komitmen PPP dalam membangun kedekatan dengan umat. Pihaknya berkomitmen untuk menggelar kegiatan serupa pada perayaan ulang tahun partainya di masa mendatang.

Dengan demikian, kedekatan antara partainya dengan masyarakat diharapkan tetap terjaga. Sementara itu, Rochim Mualim Kasti, salah seorang jamaah umrah, mengaku bersyukur bisa berangkat ke Tanah Suci melalui kegiatan yang digelar PPP.

Read More

DPR RI Tak Gubris Penolakan terhadap pengesahan RUU Ormas

JAKARTA - DPR RI dan pemerintah tampaknya tidak menggubris maraknya penolakan terhadap pengesahan RUU Ormas. Mayoritas politisi di Senayan hampir dipastikan mengesahkan RUU yang oleh sebagian ormas dianggap bisa mengekang kebebasan berekspresi ini.

Demikian diungkapkan sejumlah anggota fraksi partai politik yang ada di parlemen ketika dihubungi terpisah, Senin (1/7).

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR asal PDIP Arief Wibowo, partainya menyetujui RUU tersebut diberlakukan karena sangat demokratis, bahkan cenderung liberal. "Yang diminta dari RUU ini hanya masalah transparansi dari ormas. Wong parpol saja diminta transparan," katanya.

Arief menjelaskan, pihaknya menjamin RUU ini tidak akan mengekang kebebasan berserikat. Kalaupun ada larangan, ungkapnya, sifatnya hanya normatif dan berlaku kepada organisasi politik seperti parpol. "Begitu pun dengan sanksinya yang bersifat administratif ketimbang larangan terhadap pergerakan ormas," ujarnya.

Mengenai penolakan yang dilakukan ormas seperti Muhammadiyah dan ormas lainnya, Sekjen PPP M Romahurmuziy justru mengatakan, ada lebih banyak lagi ormas Islam ex statblaad yang mendorong RUU ini segera disahkan. "Lagipula, usulan PP Muhammadiyah yg sebanyak 5 pasal smua sdh diakomodir kok. Tapi lihat, yang selain Muhammadiyah kan berbau asing semua, berbau sokongan donor asing," ujarnya.

Ia menantang ormas yang tidak setuju pengesahan RUU Ormas untuk menyebut pasal mana yang hendak diubah dan apa usulannya. "RUU ini kan tidak membatasi, tapi mengakuntabilitaskan, jadi represif di mananya. Jangan manipulasi situasi dan membuat opini yang missleading lah," pungkas Ketua Komisi IV DPR ini.

Namun argumen yang menyatakan RUU ini sudah demokratis ini dibantah para peneliti politik LIPI. Menurut Syamsuddin Haris, dasar pemikiran atau paradigma yang melatarbelakangi penyusunan RUU Ormas ini sangat keliru.

"RUU ini melihat masyarakat sebagai sumber ancaman, sumber konflik sosial, dan disintegrasi bangsa. Padahal masyarakat adalah sumber legitimasi kehadiran negara. Dan negara lah yang seharusnya diawasi," ujarnya dalam jumpa pers di Gedung LIPI, Senin (1/7).

Begitu pun dengan urgensi RUU Ormas ini, Syamsuddin menilai RUU ini tidak relevan terhadap semua kekhawatiran seperti kekerasan dan anarki, pemberian atau penerimaan dana yang bersumber dari asing, dan terorisme.

"Semua itu sudah ada sanksi hukum dan solusi dalam berbagai perundangan yang sudah ada. Masalah penegakan hukum itu yang tidak jalan," jelasnya.

Menurut Syamsuddin, apabila DPR dan pemerintah tetap mengesahkan RUU inin dampak negatif yang kemungkinan terjadi yaitu semakin melembaganya suasana saling curiga antar berbagai kelompok dan golongan masyarakat. "Begitu pun dengan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara sangat tinggi karena naskah RUU bersifat multitafsir," pungkasnya.

Pada kesempatan itu Peneliti Senior Riezki Muna menyatakan, selama proses pembahasan, ormas yang menolak draft RUU ini selalu dipaksa Anggota Pansus RUU Ormas dan pemerintah hanya untuk merevisi atau menyetujui isi RUU tersebut. "Padahal sejak awal, kita sudah tegaskan jika kita menolak keberadaan UU Ormas, bukan merevisinya," tegasnya.

Menurut Riezki, apabila DPR dan pemerintah tetap mengesahkan RUU tersebut, sama artinya dengan mengabaikan dinamika yang ada di masyarakat. "Khusus bagi anggota DPR, kita tahu pada akhirnya bahwa mereka ternyata bukan wakil rakyat," ujar salah satu pengurus PP Muhammadiyah ini. (EC/ Metrotvnews.com)

Read More

PPP Resmi Dukung Pasangan Annas Maamun- Arsyadjuliandi (Andi) Rachman

PEKANBARU - Pasca dicoretnya pasangan Indra Muchlis Adnan-Aziz Zaenal (BIMA) dari kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Riau oleh KPU Riau, dukungan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dialihkan untuk pasangan Annas Maamun- Arsyadjuliandi (Andi) Rachman.

Surat dukungan itu diserahkan langsung Ketua DPW PPP Riau Aziz Zaenal disaksikan Ketua DPP Rusli Efendi di kantor DPW PPP Riau, Ahad (30/6/13).

Menurut Ketua DPP PPP Rusli Efendi, dukungan untuk Annas-Andi atau lebih dikenal dengan sebutan AMAN ini telah melalui persetujuan dari pengurus DPW PPP. Sedangkan DPP telah menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada DPW PPP Riau.

"DPW PPP tinggal membuat laporan ke DPP PPP," katanya.

Rusli berharap, PPP bisa berperan aktif dalam memenangkan pasangan AMAN dan selalu terlibat dalam proses pemenangan. "Harapan saya pengurus PPP, juga kader dapat berperan untuk memenangkan AMAN ini," ujarnya.

Sedangkan Ketua DPW PPP Aziz Zaenal kepada wartawan mengaku, keputusan untuk memberikan dukungan terhadap pasangan AMAN karena dari sekian pasangan Calon Gubernur, hanya AMAN yang dirasa mampu mensejahterakan masyarakat Riau.

"Yang amanah, yang mampu membawa Riau ke arah yang lebih baik, hanya AMAN. Oleh karena itu kami memutuskan untuk ikut mendukung pasangan AMAN. Kami seluruh fungsionaris dan kader PPP siap memenangkan pasangan ini ," katanya.

Mendapat dukungan baru itu, calon Gubernur Riau dari Partai Golkar, Annas Maamun mengaku merasa terharu. Dia tak menyangka DPW PPP Riau bergabung dengan Golkar Riau untuk memenangkan dirinya dan di Pilkada Gubernur Riau yang akan digelar 4 September mendatang.

"Kabar itu saya dapatkan tadi malam. Mendengar kabar itu saya tidak jadi tidur, saya terharu, bangga, pokoknya campur aduklah," kata Annas sambil tertawa dan disambut senyum oleh Andi Rachman dan Wakil Ketua Bidang Infokom Partai Golkar Eddy Akhmad RM.***(son/riauterkini.com)

Read More

Tokoh Politisi Senior PPP Meninggal Dunia

dakwatuna.com – Pontianak. Politisi senior dan mantan anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) asal Kalimantan Barat, , meninggal dunia di Pontianak, Sabtu (8/6) sekitar pukul 23.00 WIB, karena sakit jantung.

“Beliau merupakan guru politik bagi kader-kader PPP, dan juga bagi sebagian politisi di Kalimantan Barat,” kata Sekretaris DPW PPP Provinsi Kalbar, Retno Pramudya di Pontianak, Ahad (9/6) pagi.

Menurut Retno Pramudya, Uray Faisal Hamid atau yang lebih dikenal dengan panggilan Om Ca, mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap PPP. “Kecintaan beliau terhadap PPP, melebihi segala-galanya. Hidupnya siang malam hanya diperuntukkan dan memikirkan kejayaan PPP,” ujarnya.

Ia mengaku terkejut dengan kepergian tokoh Kalbar itu meski selama ini memang dikenal mempunyai riwayat sakit jantung. “Beliau sebelumnya sehat-sehat saja,” katanya.

Anggota DPD RI asal Kalbar, Ishaq Saleh mengatakan, Uray Faisal Hamid merupakan sosok yang berjasa dalam karier nya sebagai politisi. “Itu yang tidak akan saya lupakan,” katanya.

Menurut Ishaq Saleh, almarhum orang yang tegas tetapi sangat familiar dan siap membantu orang yang kesusahan. “Ia memimpin partai dengan gayanya sendiri. Tetapi banyak yang berhasil,” ujar Ishaq Saleh yang kerap mendapat arahan bahkan teguran dari Uray Faisal Hamid.

Uray Faisal Hamid lahir di Pontianak, 20 Mei, 70 tahun silam. Ia meninggalkan seorang istri, Silvina dan dua orang anak.

Ia tercatat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalbar sejak tahun 1977 hingga tahun 1992. Kemudian, tahun 1992 hingga tahun 2009, menjadi anggota DPR RI.
Saat pemilu legislatif tahun 2004, ia menempati nomor urut satu dari PPP daerah pemilihan Kalbar. Ia memperoleh 38.237 suara.

Ia tercatat pernah menjadi Ketua PW GP Ansor Kalbar, Wakil Ketua PMII Kalbar, Ketua Front Pemuda Kalbar, Wakil Ketua PWNU Kalbar, Wakil Ketua DPD KNPI Dati I Kalbar, Ketua DPW PPP Kalbar dan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PPP. (fr/ant/rol)
Redaktur: Saiful Bahri.
Sumber: http://www.dakwatuna.com/2013/06/09/34769/om-ca-politisi-senior-ppp-meninggal-dunia/#ixzz2Xi7AH7Z8
Follow us: @dakwatuna on Twitter | dakwatunacom on Facebook

Read More

Pilkada Jatim, PPP Dukung Karwo-Yusuf

Rekomendasi yang sedianya akan resmi diturunkan pada awal Maret 2013, nyatanya sampai saat ini belum juga ada. Saat dikonfirmasi LICOM, Suryadharma Ali (SDA) memastikan pihaknya mendukung KarSa dalam Pilgub Jatim yang akan digelar pada 29 Agustus mendatang.
“PPP telah menetapkan dukungan untuk Pakde Karwo (sapaan Soekarwo) dan Saifullah Yusuf sebagai calon gubernur dan wakil gubernur untuk periode 2013-2018 yang akan mendatang,” tegasnya di sela-sela acara Mlaku Bareng PPP yang diikuti ratusan kader dan simpatisan PPP di halaman Grand City Mall Surabaya, Minggu (7/4).

SDA mengatakan rekomendasi akan diberikan secara formal. “Rekom itu kan tinggal menunggu formalnya saja. Sedangkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh Pakde Karwo dan Gus Ipul itu sudah dilakukan. Konvensi PPP Jatim juga sudah dilakukan dan memutuskan mendukung mereka,” imbuhnya.

Sebelumnya, SDA yang juga Menteri Agama ini menyatakan partainya akan menurunkan rekomendasi untuk KarSa pada awal Maret 2013. “Kami pastikan awal bulan depan sudah turun dan tinggal saya tanda tangani saja. Tapi saya jamin tidak ada perubahan dukungan,” pungkasnya. @sarifa Sumber

Read More

KPU Umumkan DCS dan Tunggu Tanggapan Masyarakat

Jakarta, kpu.go.id- Setelah resmi mengumumkan nama-nama serta profil Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum kini menunggu tanggapan masyarakat terhadap para calon wakil rakyat itu.

KPU menerima tanggapan masyarakat yang disampaikan secara tertulis pada 14 s/d 27 Juni. Tanggapan ini terkait dengan pemenuhan administrasi syarat calon. KPU kemudian akan melakukan pencermatan kembali dan mengklarifikasi kepada calon anggota DPR melalui partai politik pada setiap tingkatan.

Masyarakat yang akan mengirimkan tanggapan agar mencantumkan identitas jelas disertai dengan copy identitas dan bukti-bukti pendukung terhadap hal yang disampaikan. Identitas pengirim akan dirahasiakan.

Tangapan terhadap calon Anggota DPR agar disampaikan kepada Ketua KPU Cq. Ketua Pokja Pencalonan, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat.

Sedangkan taggapan untuk calon anggota DPRD Provinsi dapat disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi di masing-masing provinsi. Dan tanggapan terhadap calon anggota DPRD Kabupaten/kota agar disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Tanggapan masyarakat terhadap calon anggota DPR dapat juga dikirimkan melalui Fax. (021)-3145914 atau melalui e-mail: tanggapan.dcs@kpu.go.id.

Informasi selanjutnya dapat menghubungi Helpdesk Pencalonan, telp. (021)-31931527 atau e-mail: helpdeskcalon@kpu.go.id. (red)

Sumber :
http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8153&Itemid=1

Read More

Kader Parmusi Boleh Memilih Selain PPP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak khawatir dengan seruan Ketua Umum Parmusi, Bachtiar Chamsjah yang menyatakan kader Parmusi boleh memilih partai lain selain PPP di Pemilu 2014 mendatang.

Bagi PPP pernyataan itu bukanlah hal baru. "Dahulu 1984 NU juga pernah menyerukan hal serupa," kata Sekretaris Jendral PPP, M Rommahurmuziy kepada ROL di kompleks parlemen Senayan, Senin (17/6).

Pria yang akrab disapa Rommy ini mengatakan, Parmusi dan NU sama-sama organisasi pendiri PPP. Posisi Parmusi sekarang, sama dengan NU pada 1984 yang menyerukan kader NU boleh tidak memilih PPP.

Menurut Rommy seruan Bachtiar tidak akan berpengaruh terhadap perolehan suara PPP. "Sama seperti dahulu (1984) tidak akan terlalu berpengaruh," ujarnya.

Rommy mengatakan, pimpinan Parmusi tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu. Yang sebenarnya terjadi, pimpinan Parmusi mempersilahkan kadernya memilih partai lain di luar PPP. Hal itu dinilai Rommy sebagai upaya pimpinan Parmusi mengayomi kader-kader Parmusi yang ingin berafiliasi dengan partai lain. "Mereka tidak mengancam keluar. Kader Parmusi tetap di PPP," katanya.

Menurutnya, seruan Bachtiar tidak perlu dibesar-besarkan. Rommy menyatakan anak Bachtiar hingga kini masih tercatat sebagai anggota DPR Fraksi PPP sekaligus Caleg DPR PPP di Pemilu 2014. "Pernyataan Pak Bachtiar tidak ada yang istimewa," imbuhnya mengakhiri.
Reporter : Muhammad Akbar Wijaya   
Redaktur : Karta Raharja Ucu

Read More

Caleg PPP Pendatang Baru Perkuat di Parlemen

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak mau ketinggalan dalam mengusung caleg artis dan tokoh masyarakat.

Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Selasa (23/4/2013), mengatakan, partainya mengandalkan beberapa caleg pendatang baru untuk memperkuat suara di parlemen pada Pemilu 2014 mendatang.

Berikut caleg PPP yang masuk dalam daftar caleg sementara (DCS):

1. Tahir Saimima, merupakan mantan anggota Komisi Yudisial (KY) sebagai caleg Dapil Jabar VI meliputi Depok dan Kota Bekasi

2. Muzayyin Mahbub, mantan Sekjen Komisi Yudisial sebagai caleg Dapil Jateng IX. Meliputi Tegal dan Brebes

3. Elviana, anggota DPD RI yang sekarang mewakili Jambi, juga tercatat sebagai nomor urut satu caleg PPP dari provinsi yang sama

Sejumlah kalangan entertainment juga turut meramaikan diantaranya:

4. Okky Asokawati sebagai caleg nomor urut satu di DKI II meliputi Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat

5. Ratih Sanggarwati sebagai caleg nomor urut satu di Jawa Barat IX meliputi Sumedang, Majalangka, dan Subang

6. Nashrullah atau lebih dikenal Mat Solar pemeran sinetron "Tukang Bubur Naik Haji" di Dapil DKI III meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Pulau Seribu

7. Dan artis cantik sekaligus janda H. Rhoma Irama, Angel Lelga, sebagai caleg nomor urut satu di Jawa Tengah V meliputi Surakarta, Boyolali dan Klaten

8. Dari dunia pesantren, tercatat KH. Fuad Anwar yang merupakan mantan Ketua Umum Pagar Nusa, dan Ikatan Pencak Silat yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama (NU) di Dapil Jawa Timur VI. meliputi Kediri dan Blitar

9. Didi Suwandi, suami Rini MS Suwandi, mantan Menteri Perinustrian dan Perdagangan yang dikenal dekat dengan Megawati Soekarnoputri justru dicalonkan nomor urut satu dari Jawa Timur V meliputi Malang Raya

Tak berhenti sampai disana, PPP kembali mengejutkan dengan bergabungnya sejumlah tokoh yang mewarnai pemberitaan tanah air yaitu:

10. Munarman, aktivis dan advokat Front Pembela Islam (FPI), tercatat sebagai caleg nomor urut satu di Dapil Sumatera Selatan II. Demikian juga Kivlan Zen, purnawirawan TNI yang pernah dipopulerkan almarhum Gus Dur sebagai Jenderal K, namun belakangan diklarifikasi.

11. DCS PPP juga diramaikan dengan nama Syekh Panji Gumilang pengasuh Pondok Pesantren Al-Zaitun, yang menempatkan putrinya Anis Khairunnisa sebagai caleg nomor urut satu di Jawa Barat VIII meliputi Cirebon dan Indramayu. (Put). Sumber : Okezone

Read More

Kunci Sukses Sebagai Wakil Rakyat

PROGRAM partai kita ke depan, haruslah kembali kepada khittoh perjuangan partai, yang secara garis besar sama dengan perjuangan Islam. Berjuang untuk Islam harus didasari oleh jiwa dan semangat jihad dalam arti yang sesungguhnya.

Karena kalau berjihad yang sesungguhnya adalah bermuara kepada niat kita untuk mengabdi kepada partai, yang disebut dengan niat ibadah. Dengan niat ibadah, berarti kita akan memberdayakan diri kita sebagai kader partai untuk mempersembahkan perjuangan partai kepada kepentingan dan kemaslahatan ummat Islam di Indonesia. Demikian dikatakan oleh H. Ali Jabbar Napitupulu, SH, MAP, Wakil Sekretaris MPP PPP ketika diwawancarai Bina Persatuan, di Surabaya, Senin, 8/4, yang lalu.

Lebih lanjut H. Ali Jabbar Napitupulu, mengatakan bahwa niat perjuangan dalam berpartai itu hukumnya wajib, bila tidak dilaksanakan kita akan berdosa, dan bagi yang melaksanakannya tentu mendapat imbalan dari Allah SWT, di dunia maupun di akhirat. ``Untuk itu, partai dan kadernya harus mampu memberikan sumbangsih terhadap kemaslahat dan kepentingan ummat di negara ini,`` papar Ali Jabbar, yang juga anggota FPPP DPRD Propinsi Sumatera Utara ini.

H. Ali Jabbar Napitupulu, mantan Sekretaris DPW PPP Sumatera Utara periode 1990-1998, Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah 1981-1992, mengatakan bahwa dalam mengahadapi masyarakat multi etnis di Sumatera Utara, sudah digelutinya sejak aktif di partai. Ali Jabbar mengatakan bahwa untuk menjadi kader partai yang baik, kita harus dapat menjadi pelayan masyarakat. Kalau dengan sesama muslim, interaksi kita akan berjalan lancar, tetapi dengan selain muslim, kita harus bersikap dengan ajaran ukhuwah wathoniyah, yaitu persaudaraan sesama bangsa. Artinya, tidak ada perbedaan antara muslim dengan non muslim, yaitu dalam hubungan sesama warga bangsa dan negara, tetapi jika menyangkut masalah aqidah kita harus tegas. Apabila kita melayani mereka dari sisi wathoniyah dan kenegaraan dan kebangsaan, kita akan mendapat simpati dari mereka. ``Untuk itu, marilah melayani masyarakat dengan baik, dengan niat yang ikhlas menurut kepentingan yang akan kita maksudkan. Ini salah satu kunci dalam melayani sebagai rakyat dengan wakil rakyat,`` ujar Ali Jabbar yang sekarang mencalonkan diri sebagai Caleg DPR-RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara II (Dapil Sumut 2).

Ali Jabbar melihat peluang PPP cukup besar dimasa yang akan datang, karena masyarakat sudah melihat karya yang dilakukan PPP, seperti dalam hal sumbangsih dan layanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai hal yang meningkatkan kesejahteraan rakyat. ``Visi dan misi Gubernur Sumatera Utara yang lalu, tokoh yang didukung PPP, yaitu agar rakyat tidak lapar, rakyat memiliki masa depan, rakyat tidak sakit, semuanya diperjuangkan oleh FPPP DPRD Sumatera Utara. Rakyat sudah mengerti siapa yang selalu memikirkan persoalan rakyat, maka tentunya PPP memiliki prospek yang baik seperti di Sumatera Utara,`` kata Ali Jabbar yang merupakan lulusan dari Tsanawiyah dan Aliyah Pesantren Mustafawiyah Purbabaru, Mandailing Natal ini.

Faktor-faktor penentu dalam mencapai peluang PPP, menurut Ali Jabbar, diantaranya faktor politis, yaitu konsolidasi yang terus dilakukan dengan rakyat, menyerap aspirasi rakyat di seluruh Kabupaten / Kota. Semua aspirasi rakyat, seperti masalah pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan yang kita tampung dan serap, kita perjuangkan. ``Alhamdulillah perjuangan itu mendapatkan respons melalui APBD Sumut. Jadi potensi itulah yang perlu kita kembangkan agar rakyat semua yakin kepada kader partai yang duduk di lembaga legislatif,`` ujar Ali Jabbar kader PPP yang memulai karirnya sejak dari Komisaris Kelurahan, Komisaris Kecamatan, Wakil Sekretaris DPC, Sekretaris DPW, dan sekarang menjadi Wakil Sekretaris MPP PPP.

Mengenai program 12 juta kader dan Rumah Besar Ummat Islam, Ali Jabbar menghubungkannya dengan program kaderisasi PPP tingkat kader dasar di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain itu, pendekatan kepada tokoh ulama, juga dilakukan ketika palaksanaan pilkada pemilihan gubernur lalu melalui anjangsana, silaturrahmi kepada ponpes-ponpes. ``Terbukti di daerah Palas (Padang Lawas) dalam pilgub yang lalu, dukungan kepada calon PPP memperoleh kemenangan. Karena itulah yang sesungguhnya fondasi dan asas partai kita, kalau kita ingin PPP berkembang, maka harus dengan pendekatan kepada pondok pesantren, dan kepada para ulama,`` kata Ali Jabbar, lulusan Magister Administrasi Publik dari Universitas Medan Area ini.

Harapan tentang masa depan partai harus lebih besar dari tahun 2009, peluang untuk itu ada karena peserta pemilu yang hanya 12 partai, hanya apakah pemilih dari partai yang tidak ikut pemilu akan memilih PPP. ``Maka PPP harus merebut pemilih ini dengan kerja kers dari PPP, dengan sosialisasi partai dari para kader sebagai kader yang mencintai rakyat dan memperjuangkan aspirasi rakyat supaya pemilih yang dulu tidak ikut memilih dapat memilih PPP,`` ujarnya mengakhiri.
Written by  fauzisarmada
Taufik/BP

Read More

Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali Ajak Politisi Asal Malang

SURYA Online, MALANG - Heri Pudji Utami yang akrab dipanggil Bunda mengungkapkan, saat masa kampanye Pilwali Kota Malang suaminya pernah ditawari untuk bergabung dengan PPP oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Jumat (14/6/2013).

“Teman-teman yang dikeluarkan dari PDIP kan menolak untuk bergabung dengan partai lain. Bapak menghormati itu,” tambahnya.

Tawaran tersebut beberapa kali datang kepada Peni untuk menjadi Caleg DPR RI tetapi Peni kemudian memberikan tawaran tersebut kepada Bunda. Bunda tertarik dengan tawaran tersebut, namun untuk DPRD Kota Malang.

Bunda beralasan, saat ini dirinya masih tetap ingin aktif dalam kegiatan sosial. Terutama mendampingi anak didiknya yang masih bersekolah di Kota Malang.

“Butuh tenaga lebih untuk mondar-mandir Jakarta-Malang. Karena itu saya pilih di Malang saja,” terangnya.

Sekretaris DPC PPP Kota Malang, Aan Anshori mengaku, sudah mendengar kabar tersebut meski belum ada komunikasi resmi dengan partainya.

“Kalau komunikasi kan melibatkan semua. Selama ini belum pernah ada,” ujarnya.

Namun diakui Anshori, nama Bunda masih bisa dimasukan dalam DCS dalam masa perbaikan kalau ada calon dalam DCS yang mengundurkan diri.

See more 

Read More

Wardatul Asriah Politisi Wanita PPP For Dapil Jabar VII

Bekasi - Wardatul Asriah merupakan politisi wanita dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang saat ini menjadi anggota DPR RI masa bakti 2009-2014.

Perempuan kelahiran Bekasi 17 April 1965 ini menduduki Komisi VII yang mengurusi bidang ESDM, Riset, Teknologi, dan Lingkungan Hidup

Karir politik Wardatul Asriah telah dimulai sejak di bangku kuliah dengan menjadi anggota aktif PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) yang berafiliasi ke NU (Nahdatul Ulama). Tak lama setelah itu, ia bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan dan menjadi salah seorang pengurus puncak di WPP (Wanita Persatuan Pembangunan). Posisi ini membuka jalan Wardatul untuk maju ke pemilu legislatif Kabupaten Bekasi tahun 2004 dimana ia memenangkan 53.782 suara

Keterlibatan istri Suryadharma Ali ini dalam dunia politik cukup menarik perhatian beberapa pihak misalnya direktur Cetro (Centre for Electoral Reform) dan pengamat politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sumarno. Hadar Navis Gumay selaku direktur Cetro mengatakan bahwa keterlibatan Wardatul dalam perpolitikan memperpanjang daftar nama politisi yang membangun keluarga politik, baik di internal partai maupun parlemen Senayan.

Hal ini menunjukkan bahwa atmosfer Politik Dinasti semakin kental di Indonesia. Sejalan dengan Hadar Navis Gumay, Sumarno menilai masuknya Wardatul ke kepengurusan harian DPP PPP adalah untuk memperkuat posisi sang suami di internal partai. Namun, Sumarno menggarisbawahi bahwa selama Wardatul memiliki kemampuan yang mumpuni, hal ini tidak menjadi masalah. Pada Pemilu 2014 mendatang, Wardatul kembali maju dari Dapil Jabar VII dengan nomor urut 1.  Sumber

Read More