BBM Naik,PPP DPRD Jateng Surati Presiden

dakwatuna.com - Meski masuk dalam koalisi kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Fraksi PPP DPRD Jawa Tengah mengirim surat pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meminta kenaikan harga BBM tidak dilakukan bulan ini.

Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng, Istajib As mengatakan, jika BBM memang harus naik, sebaiknya dilaksanakan usai Lebaran. Sebab jika kenaikan dilaksanakan per 17 Juni, maka dipastikan akan terjadi kepanikan masyarakat.

“Tidak ada kenaikan harga BBM saja jika sudah masuk bulan puasa dan akan Lebaran, harga sembako sudah melambung. Jika ditambah kenaikan BBM maka harga sembako akan semakin melejit,” katanya, Kamis (6/6).

Permintaan penundaan kenaikan harga BBM itu telah dikirimkan melalui surat kepada Presiden RI dan DPR RI. Pihaknya berharap pemerintah lebih bijak dalam menerapkan kebijakan tersebut karena menyangkut kesejahteraan masyarakat.

Istajib menyadari bahwa harga BBM harus dinaikkan untuk kepentingan menjaga defisit keuangan negara. Namun jika pemerintah menerapkannya tanpa memperhatikan kondisi sosial maka akan menimbulkan keresahan.

“Kami mengusulkan agar ditunda paling tidak dua bulan ke depan. Usulan ini mempertimbangkan aspirasi masyarakat Jawa Tengah agar harga sembako pada puasa dan Iedul Fitri melambung terlalu tinggi,” paparnya.

Sementara itu Gubernur Jateng Bibit Waluyo meminta agar kenaikan harga BBM tidak memberatkan masyarakat. Menurut dia, pemerintah harus serius memberikan kompensasi terhadap kebijakan tersebut dan menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia menyatakan hingga saat ini belum mendapatkan penjelasan dari pemerintah pusat tentang rencana tersebut.

“Kita berharap kebijakan kenaikan BBM itu berpihak kepada kepentingan masyarat. Kalaulah dinaikkan itu mendapatkan keputusan sebaik-baiknya. Keberpihakannya harus pada masyarakat banyak,” jelas dia.

Sebelumnya Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sri Puryono menyatakan Pemprov mulai mensosialisasikan rencana kenaikan harga BBM pada Juni ini. Hal ini dilakukan untuk menghindari kepanikan yang berlebihan dari masyarakat. Selain itu, pemetaan pada masyarakat calon penerima kompensasi BBM juga telah mulai dilakukan. (as/smc)
Redaktur: Saiful Bahri

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2013/06/06/34619/tolak-bbm-naik-ppp-surati-presiden/#ixzz2XiC9O3u4

Read More

Caleg PPP Malang terancam di copot oleh partainya

Malang, Aktual.co — Wakil sekertaris dewan pimpinan cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ennis Fauziah (21), terancam di copot oleh partainya dan digantikan oleh istri Wali Kota Malang Heri Pudji Utami (Bunda HP) dari Daftar Calon Sementara (DCS) anggota legsilatif PPP Malang.

Rencana pencopotan Ennis ini berlangsung pasca dirinya menerima surat undangan dari partainya untuk datang pada Jum'at (21/6) dengan empat poin yang dituduhkan, yakni Etika Moral dan Politik, Indisipliner Politik, Loyalitas politik dan sanksi pemberhentian, "Saya dapat panggilan dari DPC yang didalamnya ada sanksi pemecatan," Kata Ennis, saat dihubungi oleh Aktual.co Sabtu (22/6), di Malang.

Kepada Aktual.co, Ennis juga mengaku via Blackberry Messanger, bahwa dirinya pernah dipaksa oleh salah satu bacaleg agar dirinya mundur dari DCS PPP dengan menandatangani surat pengunduran diri "Saya tidak tahu, kenapa saya diperlakukan seperti ini, pasti ada kepentingan untuk menjual kursi," tegasnya.

Tidak hanya sampai disitu, suatu waktu pihaknya juga didatangi oleh seseorang yang datang ke rumahnya agar dia menandatangi surat pengunduran diri, namun saat itu dirinya tidak ada dirumah, yang akhirnya ditemui oleh kedua orang tuanya.

Ennis menambahkan, dirinya tidak terima jika digantikan oleh Bunda HP tanpa alasan yang jelas, karena untuk penggantian ada mekanisme undang-undang pemilu dan peraturan partai yang harus ditegakkan "DCS tidak bisa diubah seenaknya oleh pimpinan partai," tambahnya

Namun, wanita 21 tahun ini mengaku, belum memutuskan untuk menempuh jalur hukum, dirinya akan mengikuti semua langkah partai, "Untuk sementara, saya ikut arus saja dan tidak berpikir menempuh jalur hukum," jelasnya

Ennis sendiri adalah mahasiswa berprestasi di Universitas Brawijaya, bahkan loyalitasnya kepada partai ditunjukkan dengan menolak beasiswa dari Universitas Hiroshima Jepang dengan alasan menghadapi Pemilu 2014. “Saya rela menampik beasiswa demi partai, agar bisa menjalankan kewajiban kepartaian,” imbuhnya.

Sementara itu, ketua DPC PPP Malang, Abdul Rozak, menyatakan bahwa partai mengeluarkan kebijakan untuk mengganti Ennis dari DCS PPP DPRD Kota Malang dengan pertimbangan kepentingan partai yang lebih besar.

"Kepentingannya adalah untuk menggantikan Ennis dan posisi DCS akan diisi Bunda HP," kata Rozak

Pertimbangan tersebut berdasarkan pada ketokohan dan peluang besar Bunda HP dalam proses Pemilu Legislatif 2014 mendatang, namun Rozak enggan menyebut PPP mencoret Ennis dari DCS melainkan menggunakan bahasa 'menggugah kepedulian' Ennis agar mau mundur dengan suka rela. "Tidak ada kebijakan partai yang mencoret Ennis ini demi kepentingan partai di massa mendatang," tambahnya.

Sementara itu, Aan Mustofa, Sekertaris DPC PPP Malang, mengakui bahwa Ennis merupakan kader potensial, karena di usianya yang masih muda dia bisa menduduki jabatan penting di PPP. "Karirnya tidak diawali dari ranting atau PAC, namun langsung di DPC," tegasnya,

Lagi-lagi tekankan oleh fungsionaris PPP Malang ini bahwa secara popularitas Ennis masih kalah dibanding Bunda HP. “Bunda peluang PPP mendapatkan kursi di DPRD Kota Malang selain namanya populer beliau punya pendukung setia,” jelasnya.

Bunda HP sendiri sebelumnya gagal merebut kursi Wali Kota Malang pada perhelatan Pilkada yang digelar beberapa waktu lalu dan di kabarkan merapat kepada PPP untuk pencalegan dirinya.

Rencananya jika tidak ada halangan, minggu depan nama Bunda akan dimasukan dalam DCS PPP untuk Kota Malang menggantikan Ennis sebagai caleg perempuan nomor urut 2 dari Kecamatan Klojen. Sumber

Read More

DPW PPP Sumbar Tolak Kehadiran RS Siloam

Photo:harianhaluan

PADANG, HALUAN — De­wan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pem­bangu­nan (PPP) Sumatera Barat (Sumbar) dengan tegas meno­lak kehadiran Rumah Sakit (RS) Siloam milik Lippo Group/James T Riady di Minang­kabau. Penolakan DPW PPP itu telah melalui kajian dan pertimbangan matang. Jika Lippo Group memaksa me­lanjutkan pendirian RS Si­loam, maka PPP Sumbar siap menghadang.

Demikian dikatakan Ke­tua DPW PPP Sumbar Yu­l­fadri Nurdin bersama Sek­retaris DPW H Amora Lubis, Wakil Ketua Majelis Pakar DPP PPP Dr Nizar Dahlan, Bendahara Yuliarman, Caleg PPP untuk DPR RI H Hariadi BE dan H Mahyuddin, dalam konprensi pers di kantor DPW PPP Sumbar,  Jl Be­lanti Raya, Lolong, Padang, Senin (17/6).

“Setelah DPW PPP mencer­mati secara seksama, dan mengum­pulkan semua aspirasi umat islam di wilayah Sumbar, maka PPP sebagai partai yang berazaskan islam secara resmi menolak pemba­ngunan Rumah Sakit Siloam di Padang, dan di Sumbar umumnya. Karena, pem­bangunan Rumah Sakit Siloam tersebut, sudah tercium dan terde­teksi membawa misi misionaris,” kata Yulfadri Nurdin.

Menurut Yulfadri apabila pihak Lippo Group bersikeras melanjutkan pembangunan rumah sakit Kristen tersebut, maka PPP tidak segan-segan untuk turun langsung ke lapangan, dan membawa seluruh massa PPP, untuk menghentikan pembangunannya.

“Kalau Lippo Group tetap ngotot melanjutkan pembangunan, kami dari DPW PPP tidak hanya bicara saja, dan kami tidak akan segan-segan untuk turun ke lapangan menghentikan pembangunannya. Namun, kami masih menunggu, dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya demi untuk kebaikan bersama,” ungkapnya.

Yulfadri mengakui semua dae­rah, termasuk Padang dan Suma­tera Barat membutuhkan investasi besar. Namun, investasi itu perlu disaring secara mendalam, sehingga tidak berdampak buruk terhadap kultur budaya sebuah daerah.

“Daerah mana yang tidak butuh investasi. Namun, jangan menerima sembarangan saja, tanpa memi­kirkan dampak yang dibuatnya. Lagi pula, kalau investor melakukan investasi di sebuah daerah, maka sudah bakal pasti ada competitor yang masuk ke wilayah tersebut. Namun,  investasi yang dibuat Lippo ini tidak membuat investor yang seimbang dengannya tergiur melakukan investasi ke Sumbar. Jadi, bisa ditelaah sendiri, apa maksud dari James T Riady terse­but,” tuturnya.

Sementara Wakil Ketua Majelis Pakar DPP PPP Dr Nizar Dahlan mengatakan apabila Lippo Group, dan seluruh pihak yang telah menyatakan RS Siloam bersih dari proses kristenisasi, maka Lippo Group dan pihak yang bersang­kutan, harus membuktikannya secara jelas dan nyata.

Sementara itu,  caleg PPP untuk DPR RI H Hariadi BE menghimbau tokoh-tokoh Sumbar, agar tidak terjebak ke dalam permasalahan dan menyebabkan perpecahan. Sehingga keutuhan masyarakat Sumbar bisa terus terjaga sampai akhir nanti.

Peletakan batu/ground breaking pertama proyek milik Lippo Group yang berlokasi di Jl Khtaib Sulai­man Padang ini dilaksanakan pada Jumat 10 Mei 2013 lalu. Acara peletakan batu pertama itu ditan­dai dengan pemencetan bel secara bersama oleh Ketua DPD RI Irman Gusman, Menko Kesra Agung Laksono, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Walikota Padang Fauzi Bahar, Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, mantan Memko Kesra Azwar Anas, Owner Lippo Group James T Riady dan Presiden Lippo Group Theo L Shambuaga.

Beberapa hari setelah peletakan batu pertama, muncul informasi tentang adanya agenda terselubung berupa misi misionaris program kristenisasi di balik megaproyek dengan nilai investasi Rp1,3 triliun tersebut. James T Riady dikatakan sebagai tokoh misionaris in­terna­sional. Informasi tersebut diperkuat lagi dengan munculnya berbagai penolakan dari sejumlah ormas dan dilengkapi  lagi dengan surat terbuka sosiolog Mochtar Naim kepada Irman Usman.

Penolakan terhadap investasi Lippo  Group terus menggelinding hingga ada demo dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Pemuda Islam Indonesia  (PII) dan Keluarga Besar Maha­siswa Minangkabau (KBMM). Akhirnya MUI Sumbar bersama LKAAM dan sejumlah Ormas Islam melakukan rapat sehingga lahirlah surat keputusan MUI Sumbar yang menolak investasi Lippo Group di Padang.

Pantauan Haluan, sejak peleta­kan batu pertama hingga kemarin tidak ada kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pihak Lippo Group atas proyek RS Kristen Siloam, Sekolah Kristen Pelita Harapan, Mal Lippo dan Hotel Aryaduta tersebut. Diduga Lippo Group masih wait and see terhadap penolakan atas kehadiran megain­vestasinya di Ranah Minangkabau. Sikap itu juga sebagai dampak bahwa Lippo Group tak mau ambil resiko.

Haluan telah beberapa kali menghubungi Danang Kemayan Jati, Head of Corporate Communication Lippo Karawaci Group untuk memberikan klarifikasi dan penje­lasan sehubungan gencarnya peno­lakan terhadap RS Siloam oleh berbagai pihak sebagaimana yang diterbitkan di Koran ini. Namun Danang tak bersedia memberikan penjelasan. Beberapa kali Danang meminta Haluan agar menghubungi Ismail Hasyim Ning (putra Hasyim Ning) orang asal Sumbar yang turut memegang saham di Lippo Group. Namun begitu ditelepon dan di SMS, Ismail Hasyim Ning juga tidak memberi respon. (h/cw-wis) Sumber : harianhaluan

Read More

Caleg PPP DPRD Jateng Dapil X, Ismail Marzuki merasa di rugikan

Semarang, Aktual.co — Merasa data kelengkapan syarat legislatif DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dipalsukan dan dirugikan saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Tengah, Caleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menuding oknum penyelenggara pemilu dan internal partai "bermain".

Caleg DPRD Jateng Dapil X, Ismail Marzuki, mengatakan, setelah pengumuman hasil data nama-nama Daftar Calon Sementara (DCS), caleg DPRD Jateng melalui media dan papan pengumuman yang terpampang tidak lagi asli sesuai ketika diajukan kepada perwakilan partai. Hasil pengumuman DCS berupa foto, nama, dan gelar dimainkan oleh oknum tertentu.

"Saya tidak ada dalam berkas yang saya serahkan kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP adalah Ismail Marjuki SHI MHum, tapi yang tercantum di pengumuman KPUD Jateng yakni Ismail Marzuki SH MM," ucap Ismail Marjuki, kepada wartawan, di Semarang, Sabtu (15/6).

Dia mengatakan, setelah mengroscek di papan pengumuman yang terpampang, Kamis (13/6) kemarin, bila foto yang dicantumkan berbeda dengan foto yang dilampirkan pada berkas pendaftaran. "Saya menduga ada oknum-oknum tertentu yang mau mencoba "bermain" dengan niat dan maksud yang tidak etis dan sehat," tandasnya.

Ismail Marjuki yang mendaftarkan di dapil X (Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan) merasa dirugikan atas foto, nama dan gelar yang tidak sesuai dengan berkas yang diserahkan internal partai, dan selanjutnya diserahkan kepada petugas penyelenggara pemilu.

"Saya merasa keberatan atas foto, nama dan gelar yang tidak sesuai dengan berkas kelengkapan persyaratan yang diserahkan kepada DPW PPP Jateng. Bahkan merasa dirugikan atas kekeliruan tersebut," beber dia.

Menurut dia, dalam era demokrasi suatu kompetitif merupakan hal yang lumrah. Namun demikian, tentunya harus dilakukan secara proporsional dan sportif. Semestinya pihak-pihak tertentu tidak bermain-main dibelakang begitu.

"Jika demikian, berati ada yang main belakang dengan cara-cara yang tidak beretika dan pantas," ucap dia.

Ditempat terpisah, Anggota Komisioner KPUD Jateng, Andreas membantah bila kekeliruan tersebut bukan semata-mata petugas KPUD Jateng. Sebaliknya, KPUD menuding perwakilan internal partai sudah dihadirkan untuk mengkroscek keabsolutan data DCS tersebut.

"Kekeliruan berupa nama abjad, gelar dan foto pasca DCS yang diumumkan masih dimungkinkan untuk diperbaiki, setelah ada tanggapan dari element masyarakat sebagaimana mestinya peraturan KPU RI," ujarnya.

Dia menjelaskan, bahwa pengumuman data DCS caleg tersebut menggunakan KTP. Bahkan seluruh pihak caleg sudah diklarifikasi pada masa tahap perbaikan dokumen.

"Sebelum kita umumkan, DCS sudah diparaf oleh yang bersangkutan dan perwakilan masing-masing partai. Artinya kita tidak menuduh perwakilan partai, melainkan kekeliruan itu masih dimungkinkan perbaikan," pungkas dia. Sumber : aktual

Read More

Berlian Alzier Ridho Calon Gubernur Lampung Di Usung PPP

Kupastuntas.co.id - Meskipun dalam pandangan umum 14 DPC se-Lampung bulat mengusung Berlian Tihang sebagai calon gubernur dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), namun peluang calon lainnya seperti Alzier Dianis Thabranie dan Ridho Ficardo belum tertutup. Ketiganya tetap akan diusulkan ke DPP sampai akhirnya diputuskan pada 22 Juni mendatang.

"Kami tetap akan usulkan ketiga kandidat (Berlian-Alzier-Ridho) tersebut ke DPP, begitu juga semua hasil penilaian di lapangan akan kami sampaikan ke pusat," kata Ketua Tim Penjaringan Calon Gubernur DPW PPP Lampung Hamami Nurdin, Kamis (13/6/2013). Namun sebelum berkasnya dikirim lanjut Hamami, terlebih dahulu DPW dan panitia penjaringan akan menggelar rapat internal partai terlebih dahulu.

"Ya, rapat internal akan kita laksanakan Senin (17/62013) mendatang. Setelah itu baru kita usulkan ke DPP. Masalah siapa nantinya yang direkomendasikan pusat sebagai cagub, itu kewenangan DPP. Dan Insyallah 22 Juni mendatang DPP sudah menetapkan siapa cagub dari perahu PPP," paparnya. Dijelaskan, semuanya masih berpeluang, dan hasil pandangan umum 14 DPC akan menjadi salah satu nilai plus bagi Berlian Tihang.

Disinggung koalisi, Hamami mengatakan hal itu diserahkan sepenuhnya kepada kandidat yang bakal direkomendasikan DPP PPP. Terpisah Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung Ridho Ficardo terus menyambangi masyarakat untuk meminta dukungan seperti yang dilakukan terhadap warga yang ada di Pasar Unit II kecamatan Banjar Agung, Tulangbawang. Di hadapan masyarakat, Ridho berjanji akan mensejahterakan rakyat kecil dan mementingkan kepentingan masyarakat. "Apapun akan saya lakukan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Lampung. (Nang/Joni)
Sumber

Read More

Sebanyak 22 Caleg Perempuan PPP No.Urut Satu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) konsisten mendukung keterwakilan caleg perempuan. Dalam susunan daftar calon sementara (DCS), PPP menempatkan 22 calon perempuan pada nomor urut satu.

Ketua Bappilu PPP, Fernita Darwis mengatakan, 547 calon terdiri dari 333 laki-laki dan 214 perempuan. Diakuinya, jumlah calon perempuan mengalami penurunan dibanding berkas bacaleg yang diserahkan pertama kali.

"Tapi persentasenya 39,4 persen, dan tidak mempengaruhi perubahan penempatan 22 nama perempuan di nomor urut satu," kata Fernita di KPU, Jakarta, Rabu (22/5).

Fernita menyatakan, PPP juga mencoret bacaleg ganda yang kemarin ditemukan di PPP tetapi juga terdaftar di partai lain. Perubahan hanya dilakukan pada beberapa dapil, karena terdapat 13 nama yang mengundurkan diri. Sehingga, terjadi pengubahan nomor urut dan dapil. Tetapi menurutnya tidak signifikan.

Fernita menambahkan, susunan DCS tersebut diharapkan tidak akan mengalami kekurangan saat diverifikasi KPU. Semua calon sudah meliputi lima kriteria. Yakni integritas sebagai kader, kapasitas caleg,  elektabilitas, akseptabilitas di dapilnya masing-masing. serta memiliki daya juang di dapilnya masing-masing.
Reporter : Ira Sasmita   
Redaktur : Karta Raharja Ucu

Read More