BBM Naik,PPP DPRD Jateng Surati Presiden

dakwatuna.com - Meski masuk dalam koalisi kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Fraksi PPP DPRD Jawa Tengah mengirim surat pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meminta kenaikan harga BBM tidak dilakukan bulan ini.

Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng, Istajib As mengatakan, jika BBM memang harus naik, sebaiknya dilaksanakan usai Lebaran. Sebab jika kenaikan dilaksanakan per 17 Juni, maka dipastikan akan terjadi kepanikan masyarakat.

“Tidak ada kenaikan harga BBM saja jika sudah masuk bulan puasa dan akan Lebaran, harga sembako sudah melambung. Jika ditambah kenaikan BBM maka harga sembako akan semakin melejit,” katanya, Kamis (6/6).

Permintaan penundaan kenaikan harga BBM itu telah dikirimkan melalui surat kepada Presiden RI dan DPR RI. Pihaknya berharap pemerintah lebih bijak dalam menerapkan kebijakan tersebut karena menyangkut kesejahteraan masyarakat.

Istajib menyadari bahwa harga BBM harus dinaikkan untuk kepentingan menjaga defisit keuangan negara. Namun jika pemerintah menerapkannya tanpa memperhatikan kondisi sosial maka akan menimbulkan keresahan.

“Kami mengusulkan agar ditunda paling tidak dua bulan ke depan. Usulan ini mempertimbangkan aspirasi masyarakat Jawa Tengah agar harga sembako pada puasa dan Iedul Fitri melambung terlalu tinggi,” paparnya.

Sementara itu Gubernur Jateng Bibit Waluyo meminta agar kenaikan harga BBM tidak memberatkan masyarakat. Menurut dia, pemerintah harus serius memberikan kompensasi terhadap kebijakan tersebut dan menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia menyatakan hingga saat ini belum mendapatkan penjelasan dari pemerintah pusat tentang rencana tersebut.

“Kita berharap kebijakan kenaikan BBM itu berpihak kepada kepentingan masyarat. Kalaulah dinaikkan itu mendapatkan keputusan sebaik-baiknya. Keberpihakannya harus pada masyarakat banyak,” jelas dia.

Sebelumnya Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sri Puryono menyatakan Pemprov mulai mensosialisasikan rencana kenaikan harga BBM pada Juni ini. Hal ini dilakukan untuk menghindari kepanikan yang berlebihan dari masyarakat. Selain itu, pemetaan pada masyarakat calon penerima kompensasi BBM juga telah mulai dilakukan. (as/smc)
Redaktur: Saiful Bahri

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2013/06/06/34619/tolak-bbm-naik-ppp-surati-presiden/#ixzz2XiC9O3u4

Read More

Tokoh Politisi Senior PPP Meninggal Dunia

dakwatuna.com – Pontianak. Politisi senior dan mantan anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) asal Kalimantan Barat, , meninggal dunia di Pontianak, Sabtu (8/6) sekitar pukul 23.00 WIB, karena sakit jantung.

“Beliau merupakan guru politik bagi kader-kader PPP, dan juga bagi sebagian politisi di Kalimantan Barat,” kata Sekretaris DPW PPP Provinsi Kalbar, Retno Pramudya di Pontianak, Ahad (9/6) pagi.

Menurut Retno Pramudya, Uray Faisal Hamid atau yang lebih dikenal dengan panggilan Om Ca, mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap PPP. “Kecintaan beliau terhadap PPP, melebihi segala-galanya. Hidupnya siang malam hanya diperuntukkan dan memikirkan kejayaan PPP,” ujarnya.

Ia mengaku terkejut dengan kepergian tokoh Kalbar itu meski selama ini memang dikenal mempunyai riwayat sakit jantung. “Beliau sebelumnya sehat-sehat saja,” katanya.

Anggota DPD RI asal Kalbar, Ishaq Saleh mengatakan, Uray Faisal Hamid merupakan sosok yang berjasa dalam karier nya sebagai politisi. “Itu yang tidak akan saya lupakan,” katanya.

Menurut Ishaq Saleh, almarhum orang yang tegas tetapi sangat familiar dan siap membantu orang yang kesusahan. “Ia memimpin partai dengan gayanya sendiri. Tetapi banyak yang berhasil,” ujar Ishaq Saleh yang kerap mendapat arahan bahkan teguran dari Uray Faisal Hamid.

Uray Faisal Hamid lahir di Pontianak, 20 Mei, 70 tahun silam. Ia meninggalkan seorang istri, Silvina dan dua orang anak.

Ia tercatat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalbar sejak tahun 1977 hingga tahun 1992. Kemudian, tahun 1992 hingga tahun 2009, menjadi anggota DPR RI.
Saat pemilu legislatif tahun 2004, ia menempati nomor urut satu dari PPP daerah pemilihan Kalbar. Ia memperoleh 38.237 suara.

Ia tercatat pernah menjadi Ketua PW GP Ansor Kalbar, Wakil Ketua PMII Kalbar, Ketua Front Pemuda Kalbar, Wakil Ketua PWNU Kalbar, Wakil Ketua DPD KNPI Dati I Kalbar, Ketua DPW PPP Kalbar dan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PPP. (fr/ant/rol)
Redaktur: Saiful Bahri.
Sumber: http://www.dakwatuna.com/2013/06/09/34769/om-ca-politisi-senior-ppp-meninggal-dunia/#ixzz2Xi7AH7Z8
Follow us: @dakwatuna on Twitter | dakwatunacom on Facebook

Read More

Sentralistik Caleg Perempuan

Photo: metrotvnews

Metrotvnews.com, Jakarta: Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) menemukan mayoritas syarat keterwakilan 30% calon anggota legislatif perempuan dalam daftar caleg sementara (DCS) dipengaruhi oleh kebijakan sentralistik partai politik dalam menempatkan para calonnya.

"Kajian JPPR menunjukkan, pemenuhan syarat 30% perempuan belum mencerminkan semangat partai politik dalam mengupayakan keterwakilan wilayah dan representasi politik dari setiap daerah pemilihan," ujar Deputi Koordinator JPPR, Masykurudin Hafidz di Jakarta, Minggu (30/6).

Pihaknya memaparkan dari 2.453 calon perempuan dalam DCS, sebanyak 1.231 (50%) beralamat atau tinggal di luar provinsi dari daerah pemilihannya berada. Mayoritas caleg berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Ia berujar, berdasarkan pengalaman Pemilu 2009, proses pencalonan dengan sistem proporsional terbuka bagi calon perempuan relatif lebih sulit terutama saat kampanye dan mengawal suara perolehannya.

"Dengan melihat banyaknya calon perempuan yang berasal dari provinsi lain potensi kecurangan Pemilu 2009 kembali bisa terulang di Pemilu 2014," tandasnya.

Oleh karena itu, sambungnya, partai politik sebagai penanggungjawab penuh dalam kepesertaan Pemilu tidak boleh membiarkan caleg perempuan berkompetisi secara bebas. Menurutnya, tingginya potensi elektabilitas calon perempuan membuat partai politik harus mengatur strategi untuk mengawalnya.

"Partai politik harus memberikan perlindungan dan pengawalan yang lebih kepada calon perempuan terutama pada saat kampanye dan pengawalan hasil suara yang diperoleh dari TPS hingga penghitungan suara nasional," lanjutnya.

Dari jumlah temuan tersebut, Partai Hanura mempunyai paling banyak caleg perempuan sentralistik yaitu 139 dari 200 caleg perempuannya (70%), diikuti oleh PKPI sebanyak 117 dari 196 (60%), Golkar sebanyak 120 dari 202 (59%), Demokrat sebanyak 120 dari 209 (57%), PAN sebanyak 117 dari 206 (57%), GERINDRA sebanyak 114 dari 199 (57%), PDIP sebanyak 108 dari 200 (54%), PKB sebanyak 110 dari 210 (52%), PBB sebanyak 95 dari 205 (46%), NASDEM sebanyak 86 dari 227 (38%) PPP sebanyak 85 dari 206 (41%) dan PKS sebanyak 20 dari 193 (10%).

Pihaknya berharap caleg yang nantinya mengisi Parlemen bisa menjadi perwakilan rakyat daerah setempat yang sesungguhnya tanpa (bukan sentralistik) meskipun hal ini tidak diatur dalam UU Pemilu.

"Kalau calegnya dari Jakarta (sentralistik) artinya aspek keterwakilan tidak ditangkap secara cepat. Ini berkaitan dengan kesatuan negara kita NKRI. Representasinya di DPR tidak terjadi karena nilai kesatuan itu tidak ada. Kalau perlu diperbaikilah representasi diliat dari sosial, budaya, psikologi dan ekonomi dari sisem keterwakilan kita. Sehingga dalam poses pencalonan memperhatikan aspek itu. Aspirasi dibawah, kemudian mereka mewakilinya," terangnya.

Ditambah Hafidz, dengan kebijakan sentralistik membuat anggota legislatif nantinya harus mengeluarkan biaya yang besar karena harus bolak-balik ke Dapilnya. (Astrie Novaria) Sumber: metrotvnews
Editor: Afwan Albasit

Read More

Caleg PPP Berjanji Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Photo:radar-bekasi

BEKASI UTARA-Memperbaiki dunia pendidikan menjadi program yang diusung Caleg PPP Kota Sridahyatni. Caleg perempuan PPP Dapil Bekasi Utara ini melihat, pendidikan belum bisa dirasakan seluruh warga.

Maka itu, ke depan dirinya bakal memperbaiki kualitas pendidikan warga Bekasi Utara.

’’Insya Allah saya tetap konsisten pada permasalahan pendidikan. Hal ini dilakukan karena saya aktif sebagai pengajar di beberapa tempat dan mengetahui tentang pendidikan ,” ungkap Sridahyatni yang mendapatkan nomor urut 3 di Dapil Bekasi Utara ini.

Perempuan berkerudung ini merasa prihatin, dengan banyaknya perusahaan dan mal, tetapi hanya sedikit karyawannya yang berasal dari Bekasi Utara.

’’Sangat disayangkan ketika ada sebuah mal dan perusahaan yang dekat dengan kita malah mempekerjakan pegawai dari tempat lain. Padahal seharusnya pekerja itu diisi dari masyarakat setempat,” ujarnya.

Upaya untuk mewujudkan itu semua, Sridahyatni dibantu suaminya membentuk sebuah yayasan pendidikan.

’’Alhamdulillah sudah beberapa tahun ini kami yang memang peduli dengan bidang pendidikan membuat sebuah yayasan pendidikan Al-Husna. Ke depan jika masyarakat tetap mempercayakan kepada saya untuk duduk di DPRD semua yang berkaitan dengan pendidikan akan terus saya perjuangkan,” papar Sridahyatni yang juga seorang dosen ini.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PPP Kota, Ali Akbar mendukung penuh apa yang diperjuangkan kader dan calegnya.

’’Inilah kelebihan dari partai kami, jadi apa yang diperjuangkan mereka itu sesuai dengan apa yang dilakukannya dan menjadi bagian pengalaman mereka. Ke depan kami berharap agar masyarakat bisa memaknai pesan dari ibu Sridahyatni dan mempercayakan dirinya untuk duduk menjadi anggota DPRD Kota Bekasi,” harapnya. (cr58) Sumber: Radar

Read More

PPP Dukung KPU Publikasikan Riwayat Hidup

JAKARTA- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempublikasikan daftar riwayat hidup seluruh bakal calon anggota legislatif (bacaleg).

Hanya saja, PPP menyesalkan sikap KPU yang terlalu mempublikasikan hal itu ke media. Padahal KPU memiliki kewenangan untuk mempublikasikan setiap data bacaleg yang ada.

"KPU jangan genit, kan mereka punya riwayat hidup caleg, tidak perlu konsultasi, buka saja, jangan KPU seperti anak cengeng," kata politikus PPP, Ahmad Yani, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2013).

Anggota Komisi III ini menerangkan, sebenarnya masyarakat bisa melihat profil atau rekam jejak setiap bacaleg di website masing-masing. Sebab kebanyakan bacaleg incumbent biasanya mengelola website pribadi.

Sementara itu, pihak yang menolak untuk menyerahkan daftar riwayat hidup ke KPU, sambung Yani, kemungkinan adalah bacaleg baru yang masih belum bisa mensosialisasikan riwayat hidupnya secara mandiri.
"Makanya KPU buka saja, kan itu bisa dilakukan tanpa konsultasi," tutup Yani. Sumber

Read More

Publikasi Data Caleg Oleh KPU

Jakarta, Wartakotalive.com . Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak keberatan daftar riwayat hidup calon anggota legislatif DPR RI dipublikasikan lembaga KPU.

"KPU buka saja, kan itu bisa dilakukan tanpa konsultasi," kata Sekretaris Dewan Pakar PPP Ahmad Yani, di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/6/2013).

Yani mengatakan, PPP sudah menyerahkan seluruh daftar riwayat caleg PPP ke KPU.

Menurut Yani, jika ada caleg yang menolak daftar rifayat hidupnya dipublikasikan KPU, kemungkinan karena mereka masih caleg baru.

"KPU genit sih, kan mereka punya riwayat hidup caleg tidak perlu konsultasi buka saja, jangan KPU seperti anak cengeng," katanya.

Sebelumnya, KPU mempublikasikan riwayat hidup caleg sejak 13 Juni 2013. Tapi, ada 140 caleg yang tidak bersedia riwayat dipublikasikan. Belakangan, sebagian dari mereka sudah bersedia.
Penulis : Ferdinand Waskita
Editor : Siswanto
Sumber:wartakota

Read More

PPP Koalisi dengan PDIP Menangkan Farid Sofyan

SAMARINDA - Munculnya dua kandidat calon wakil gubernur (Cawagub) Kaltim dari internal PDIP, HA Sofyan Alex dan Siswadi yang mengakibatkan terus terjadinya polemik, tak membuat mitra koalisi PDIP yakni PPP kemudian menghabiskan waktunya untuk memikirkan polemik tersebut.
Alasannya PPP tak mau terjebak dengan situasi yang mungkin sengaja diciptakan oleh pihak tertentu. Karena itu PPP saat ini lebih konsen untuk menggerakkan mesin partai bersama elemen masyarakat yang mendukung pasangan Farid Wadjdy dan Sofyan Alex. Harapannya juga PDIP berpikir sama, untuk memenangkan pasangan Farid-Sofyan, pada Pilgub Kaltim yang digelar pada 10 September 2013 mendatang.
Hal tersebut dikemukakan Ketua DPW PPP Kaltim H Rusman Yaqub kepada Koran Kaltim, Senin (24/6) sore kemarin.
“Saya sebagai pimpinan wilayah akan menyerahkan persoalan ini kepada KPU Kaltim, sebagai penyelenggara Pemilu di daerah. Sebab setelah pasangan calon mendaftar, ini sudah menjaid ranah KPU dan biar KPU Kaltim yang akan memutusakan agar tak terus-terusan terjadi polemik yang bisa menguras tenaga, waktu dan pikiran kita semua, yang mengakibatkan tak sempat lagi melakukan sosialisasi terhadap pasangan calon Farid-Sofyan Alex,” jelas Rusman kemarin.
Guna memenangkan pasangan Farid-Sofyan, PPP mengajak mitra koalisi PDIP untuk sama-sama bekerja, bekerja dan bekerja untuk pemenangan calon yang diusung PDIP dan PPP, dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Seperti diketahui DPP PDIP telah memutuskan Siswadi sebagai Cawagub Kaltim dari PDIP menggantikan Sofyan Alex, untuk berdampingan dengan Cagub Farid Wadjdy dalam Pilgub Kaltim September 2013. Hal ini sesuai dengan SK DPP PDIP 3913/IN/DPP/2013 tertanggal 19 Juni. Namun KPU Kaltim menegaskan pergantian calon tak mungkin lagi dilakukan.
Komisioner KPU Kaltim, Jofri, mengatakan pihaknya tetap akan melanjutkan tahapan dan verifikasi terhadap pasangan Farid-Sofyan, meski DPP PDIP telah menyerahkan SK yang menyatakan mengusung Siswadi, bukan Sofyan.
“Meski DPD PDIP Kaltim memasukkan pasangan Farid-Siswadi, akan tetapi KPU Kaltim tetap mengganggap pendaftaran yang pertama sah dan tak bisa dilakukan pergantian. Sebab PKPU 9 tahun 2012, tentang pedoman teknis pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, pasal 9 ayat 3 dan pasal 93 ayat 4 dan 5, sudah jelas dan tegas tak bisa dibatalkan dan dilakukan pergantian,” jelas Jofri.
Lebih lanjut Jofri menjelaskan, apa yang diajukan oleh PDIP dan PPP di KPU Kaltim dengan mendaftarkan Farid-Sofyan sudah sah. KPU wajib memverifikasi pasangan calon tersebut.
“Masuknya dukungan Farid-Siswadi tidak berpengaruh kepada pasangan Farid-Sofyan Alex, apalagi disampaikan pada saat pendaftaran ditutup. Kalau ada gugatan, KPU siap menghadapinya. Jika ada pasangan calon atau Parpol mengajukan gugatan ke-PTUN silakan saja, karena KPU bekerja sesuai dengan ketentuan hukum berlaku,” tandasnya.
Terpisah, Plh Ketua DPD PDIP Kaltim Dody Rondonuwu menegaskan, pergantian calon dimungkinkan untuk dilakukan. “Kalau pencabutan memang tak bisa dilakukan, tapi untuk pergantian calon masih mungkin bisa dilakukan. Jadi kita tunggu saja verifikasi dan Siswadi sudah dimintai persyaratannya. Siswadi sebagai kader tak ada istilah tidak siap maju, apalagi bersangkutan mendaftar,” jelasnya.  (sua) Sumber

Read More

Pilkada Jatim, PPP Dukung Karwo-Yusuf

Rekomendasi yang sedianya akan resmi diturunkan pada awal Maret 2013, nyatanya sampai saat ini belum juga ada. Saat dikonfirmasi LICOM, Suryadharma Ali (SDA) memastikan pihaknya mendukung KarSa dalam Pilgub Jatim yang akan digelar pada 29 Agustus mendatang.
“PPP telah menetapkan dukungan untuk Pakde Karwo (sapaan Soekarwo) dan Saifullah Yusuf sebagai calon gubernur dan wakil gubernur untuk periode 2013-2018 yang akan mendatang,” tegasnya di sela-sela acara Mlaku Bareng PPP yang diikuti ratusan kader dan simpatisan PPP di halaman Grand City Mall Surabaya, Minggu (7/4).

SDA mengatakan rekomendasi akan diberikan secara formal. “Rekom itu kan tinggal menunggu formalnya saja. Sedangkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh Pakde Karwo dan Gus Ipul itu sudah dilakukan. Konvensi PPP Jatim juga sudah dilakukan dan memutuskan mendukung mereka,” imbuhnya.

Sebelumnya, SDA yang juga Menteri Agama ini menyatakan partainya akan menurunkan rekomendasi untuk KarSa pada awal Maret 2013. “Kami pastikan awal bulan depan sudah turun dan tinggal saya tanda tangani saja. Tapi saya jamin tidak ada perubahan dukungan,” pungkasnya. @sarifa Sumber

Read More

Pilkada Padang PKS Berkoalisi dengan PPP

RADEN SALEH, METRO-Informasi PKS akan berkoalisi dengan PPP santer terdengar saat ini. Kabarnya, DPC PPP Padang saat ini telah mengajukan tiga nama ke DPP melalui DPW untuk dijagokan di Pilkada. Berdasarkan data yang dihimpun koran ini, dua nama yang ada adalah Maidestal Hari Mahesa dan Emzalmi. Bahkan, Ketua DPC PPP Padang Irwan Fikri yang saat ini menjadi wakil Bupati Agam, juga masih berpeluang untuk disandingkan dengan Mahyeldi, jagoan PKS.

Namun, banyak prediksi yang menguatkan, Emzalmi— mantan Sekko Padanglah yang paling berpeluang. Jika dilihat, pasangan ini memiliki potensi besar memenangkan Pilkada pada 30 Oktober mendatang. Mahyeldi yang merupakan calon incumbent tentu memiliki keunggulan. Sementaa Emzalmi berpengalaman di pemerintahan.

Sayang, sampai kemarin, belum ada pernyataan resmi dari partai. Sekretaris DPC PPP Padang, Feri Mahyudin menjelaskan kalau belum ada kepastian mitra koalisi. Diakuinya, komunikasi intensif masih terus dijalin dengan berbagai Parpol. ”Tidak hanya dengan PKS, parpol lainnya juga kita saling komunikasi,” ujar Feri.

Soal tiga nama itu, katanya, belum ada kepastian. ”Prosesnya belum final, untuk menanggapi informasi yang beredar. Saya belum bisa pastikan. Pasalnya, komunikasi politik bisa saja terjadi dan mitra koalisi bisa dengan siapa saja,” ulasnya.

Ketua DPD PKS Padang, Muhidi, belum bisa menegaskan siapa mitra koalisi PKS. Diakuinya, memang telah banyak orang yang memberikan informasi kalau Mahyeldi akan berdampingan dengan Emzalmi. Muhidi tidak bisa meberikan kepastian, karena komunikasi dengan sejumlah partai masih terus berjalan.

”Kita tidak mau memberikan harapan, pasalnya banyak informasi yang berkembang. Koalisi ini masih dalam proses dan pastinya sebelum penutupan pendaftaran di KPU, mitra koalisi sudah terbentuk,” ulasnya. Sumber

Read More

Caleg PPP Perkuat Tim Sukses AKUR di Pilkada Garut

Sekitar 50 calon legislatif (Caleg) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan 50 Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dilibatkan untuk memperkuat tim sukses pasangan bakal calon (Balon) Bupati/Wakil Bupati Garut 2014-2019, Agus Hamdani – Abdusy Syakur Amin (Akur). Para Caleg ini bersama jajaran tim sukses pasangan Akur lainnya, mulai Selasa (25/6) akan turun ke bawah untuk melakukan konsolidasi dan pembentukan tim pemenangan pasangan Akur di tiap kecamatan.

Ketua Tim Presedium Pemenangan Pasangan Akur, Dadan Hidayatulloh, mengatakan, saat ini tim sukses pasangan balon bupati/wakil bupati yang diusung PPP dan PKB tersebut baru terbentuk di tingkat kabupaten, yang pelantikannya digelar Jum’at malam (21/6) di Aula Musadaddiyah. Jumlahnya sebanyak 75 orang, terdiri dari penanggungjawab, penasehat, tim ahli, jajaran tim presedium (ketua, sekretaris, dan bendahara), devisi – devisi, serta anggota.

“Jadi posisi para Caleg ini tugasnya memperkuat kerja tim sukses. Selain mereka, dilibatkan juga seluruh Pimpinan Anak Cabang (PAC) serta  sejumlah kiyai dan ulama,” kata Dadan. Ia menambahkan, mulai Selasa (25/6), komponen ini pun akan terjun ke tengah masyarakat guna mensosialisasikan pasangan Akur yang akan maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Garut  September 2013.

“Dari agenda yang sudah ditetapkan, selama sepekan Tim Sukses Akur tingkat kabupaten akan turun ke setiap kecamatan untuk melakukan konsolidasi dan pembentukan tim sukses di tingkat PAC dan ranting. Pembentukan ini dilakukan untuk mempersiapkan perekrutan suara di tingkat basis suara terbawah dalam memenangkan Pilkada nanti. Rencananya dimulai dari Garut Utara dulu, dan berakhir di Garut Selatan,” jelas Dadan. (Yuyus) Gosip Garut

Read More

Caleg PPP Malang terancam di copot oleh partainya

Malang, Aktual.co — Wakil sekertaris dewan pimpinan cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ennis Fauziah (21), terancam di copot oleh partainya dan digantikan oleh istri Wali Kota Malang Heri Pudji Utami (Bunda HP) dari Daftar Calon Sementara (DCS) anggota legsilatif PPP Malang.

Rencana pencopotan Ennis ini berlangsung pasca dirinya menerima surat undangan dari partainya untuk datang pada Jum'at (21/6) dengan empat poin yang dituduhkan, yakni Etika Moral dan Politik, Indisipliner Politik, Loyalitas politik dan sanksi pemberhentian, "Saya dapat panggilan dari DPC yang didalamnya ada sanksi pemecatan," Kata Ennis, saat dihubungi oleh Aktual.co Sabtu (22/6), di Malang.

Kepada Aktual.co, Ennis juga mengaku via Blackberry Messanger, bahwa dirinya pernah dipaksa oleh salah satu bacaleg agar dirinya mundur dari DCS PPP dengan menandatangani surat pengunduran diri "Saya tidak tahu, kenapa saya diperlakukan seperti ini, pasti ada kepentingan untuk menjual kursi," tegasnya.

Tidak hanya sampai disitu, suatu waktu pihaknya juga didatangi oleh seseorang yang datang ke rumahnya agar dia menandatangi surat pengunduran diri, namun saat itu dirinya tidak ada dirumah, yang akhirnya ditemui oleh kedua orang tuanya.

Ennis menambahkan, dirinya tidak terima jika digantikan oleh Bunda HP tanpa alasan yang jelas, karena untuk penggantian ada mekanisme undang-undang pemilu dan peraturan partai yang harus ditegakkan "DCS tidak bisa diubah seenaknya oleh pimpinan partai," tambahnya

Namun, wanita 21 tahun ini mengaku, belum memutuskan untuk menempuh jalur hukum, dirinya akan mengikuti semua langkah partai, "Untuk sementara, saya ikut arus saja dan tidak berpikir menempuh jalur hukum," jelasnya

Ennis sendiri adalah mahasiswa berprestasi di Universitas Brawijaya, bahkan loyalitasnya kepada partai ditunjukkan dengan menolak beasiswa dari Universitas Hiroshima Jepang dengan alasan menghadapi Pemilu 2014. “Saya rela menampik beasiswa demi partai, agar bisa menjalankan kewajiban kepartaian,” imbuhnya.

Sementara itu, ketua DPC PPP Malang, Abdul Rozak, menyatakan bahwa partai mengeluarkan kebijakan untuk mengganti Ennis dari DCS PPP DPRD Kota Malang dengan pertimbangan kepentingan partai yang lebih besar.

"Kepentingannya adalah untuk menggantikan Ennis dan posisi DCS akan diisi Bunda HP," kata Rozak

Pertimbangan tersebut berdasarkan pada ketokohan dan peluang besar Bunda HP dalam proses Pemilu Legislatif 2014 mendatang, namun Rozak enggan menyebut PPP mencoret Ennis dari DCS melainkan menggunakan bahasa 'menggugah kepedulian' Ennis agar mau mundur dengan suka rela. "Tidak ada kebijakan partai yang mencoret Ennis ini demi kepentingan partai di massa mendatang," tambahnya.

Sementara itu, Aan Mustofa, Sekertaris DPC PPP Malang, mengakui bahwa Ennis merupakan kader potensial, karena di usianya yang masih muda dia bisa menduduki jabatan penting di PPP. "Karirnya tidak diawali dari ranting atau PAC, namun langsung di DPC," tegasnya,

Lagi-lagi tekankan oleh fungsionaris PPP Malang ini bahwa secara popularitas Ennis masih kalah dibanding Bunda HP. “Bunda peluang PPP mendapatkan kursi di DPRD Kota Malang selain namanya populer beliau punya pendukung setia,” jelasnya.

Bunda HP sendiri sebelumnya gagal merebut kursi Wali Kota Malang pada perhelatan Pilkada yang digelar beberapa waktu lalu dan di kabarkan merapat kepada PPP untuk pencalegan dirinya.

Rencananya jika tidak ada halangan, minggu depan nama Bunda akan dimasukan dalam DCS PPP untuk Kota Malang menggantikan Ennis sebagai caleg perempuan nomor urut 2 dari Kecamatan Klojen. Sumber

Read More

Ingin Premium Beli Pertamax

JAKARTA, KOMPAS.com - Niat ingin mengantri Premium, namun akhirnya membeli Pertamax. Hal itulah yang dirasakan oleh Lia (35), warga Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2013) malam.

Ditemui di SPBU di Jalan Gandaria I, Lia mengaku kecewa dengan habisnya Premium di SPBU tersebut. Antre beli Premium, tapi akhirnya beli Pertamax," kata Lia.

Lia masih berharap pemerintah tak menaikkan harga BBM bersubsidi. "Kasihan rakyat kecil, apalagi kayak saya yang ibu rumah tangga, kan harus pandai-pandai mengatur keuangan kalau sembako pada naik," ujarnya.

Pasokan Premium di SPBU Gandaria habis sejak pukul 17.30 WIB. Pihak pengelola SPBU mengatakan, pasokan tambahan akan segera datang. Berdasarkan pengamatan Kompas.com, truk tanki pengangkut premium tiba sekitar pukul 19. 40 WIB.

Sebelum premium datang, sejumlah warga yang hendak membeli bahan bakar di SPBU tersebut terpaksa gigit jari gara-gara kehabisan. Namun, ada pula yang memilih membeli Pertamax.

Kekosongan Premium membuat situasi di SPBU itu kembali normal hingga pukul 19.30 WIB. Hanya ada antrean sepeda motor. Tampak pula dua petugas kepolisian yang telah berjaga sejak sore. Sumber 

Read More

DPW PPP Sumbar Tolak Kehadiran RS Siloam

Photo:harianhaluan

PADANG, HALUAN — De­wan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pem­bangu­nan (PPP) Sumatera Barat (Sumbar) dengan tegas meno­lak kehadiran Rumah Sakit (RS) Siloam milik Lippo Group/James T Riady di Minang­kabau. Penolakan DPW PPP itu telah melalui kajian dan pertimbangan matang. Jika Lippo Group memaksa me­lanjutkan pendirian RS Si­loam, maka PPP Sumbar siap menghadang.

Demikian dikatakan Ke­tua DPW PPP Sumbar Yu­l­fadri Nurdin bersama Sek­retaris DPW H Amora Lubis, Wakil Ketua Majelis Pakar DPP PPP Dr Nizar Dahlan, Bendahara Yuliarman, Caleg PPP untuk DPR RI H Hariadi BE dan H Mahyuddin, dalam konprensi pers di kantor DPW PPP Sumbar,  Jl Be­lanti Raya, Lolong, Padang, Senin (17/6).

“Setelah DPW PPP mencer­mati secara seksama, dan mengum­pulkan semua aspirasi umat islam di wilayah Sumbar, maka PPP sebagai partai yang berazaskan islam secara resmi menolak pemba­ngunan Rumah Sakit Siloam di Padang, dan di Sumbar umumnya. Karena, pem­bangunan Rumah Sakit Siloam tersebut, sudah tercium dan terde­teksi membawa misi misionaris,” kata Yulfadri Nurdin.

Menurut Yulfadri apabila pihak Lippo Group bersikeras melanjutkan pembangunan rumah sakit Kristen tersebut, maka PPP tidak segan-segan untuk turun langsung ke lapangan, dan membawa seluruh massa PPP, untuk menghentikan pembangunannya.

“Kalau Lippo Group tetap ngotot melanjutkan pembangunan, kami dari DPW PPP tidak hanya bicara saja, dan kami tidak akan segan-segan untuk turun ke lapangan menghentikan pembangunannya. Namun, kami masih menunggu, dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya demi untuk kebaikan bersama,” ungkapnya.

Yulfadri mengakui semua dae­rah, termasuk Padang dan Suma­tera Barat membutuhkan investasi besar. Namun, investasi itu perlu disaring secara mendalam, sehingga tidak berdampak buruk terhadap kultur budaya sebuah daerah.

“Daerah mana yang tidak butuh investasi. Namun, jangan menerima sembarangan saja, tanpa memi­kirkan dampak yang dibuatnya. Lagi pula, kalau investor melakukan investasi di sebuah daerah, maka sudah bakal pasti ada competitor yang masuk ke wilayah tersebut. Namun,  investasi yang dibuat Lippo ini tidak membuat investor yang seimbang dengannya tergiur melakukan investasi ke Sumbar. Jadi, bisa ditelaah sendiri, apa maksud dari James T Riady terse­but,” tuturnya.

Sementara Wakil Ketua Majelis Pakar DPP PPP Dr Nizar Dahlan mengatakan apabila Lippo Group, dan seluruh pihak yang telah menyatakan RS Siloam bersih dari proses kristenisasi, maka Lippo Group dan pihak yang bersang­kutan, harus membuktikannya secara jelas dan nyata.

Sementara itu,  caleg PPP untuk DPR RI H Hariadi BE menghimbau tokoh-tokoh Sumbar, agar tidak terjebak ke dalam permasalahan dan menyebabkan perpecahan. Sehingga keutuhan masyarakat Sumbar bisa terus terjaga sampai akhir nanti.

Peletakan batu/ground breaking pertama proyek milik Lippo Group yang berlokasi di Jl Khtaib Sulai­man Padang ini dilaksanakan pada Jumat 10 Mei 2013 lalu. Acara peletakan batu pertama itu ditan­dai dengan pemencetan bel secara bersama oleh Ketua DPD RI Irman Gusman, Menko Kesra Agung Laksono, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Walikota Padang Fauzi Bahar, Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, mantan Memko Kesra Azwar Anas, Owner Lippo Group James T Riady dan Presiden Lippo Group Theo L Shambuaga.

Beberapa hari setelah peletakan batu pertama, muncul informasi tentang adanya agenda terselubung berupa misi misionaris program kristenisasi di balik megaproyek dengan nilai investasi Rp1,3 triliun tersebut. James T Riady dikatakan sebagai tokoh misionaris in­terna­sional. Informasi tersebut diperkuat lagi dengan munculnya berbagai penolakan dari sejumlah ormas dan dilengkapi  lagi dengan surat terbuka sosiolog Mochtar Naim kepada Irman Usman.

Penolakan terhadap investasi Lippo  Group terus menggelinding hingga ada demo dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Pemuda Islam Indonesia  (PII) dan Keluarga Besar Maha­siswa Minangkabau (KBMM). Akhirnya MUI Sumbar bersama LKAAM dan sejumlah Ormas Islam melakukan rapat sehingga lahirlah surat keputusan MUI Sumbar yang menolak investasi Lippo Group di Padang.

Pantauan Haluan, sejak peleta­kan batu pertama hingga kemarin tidak ada kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pihak Lippo Group atas proyek RS Kristen Siloam, Sekolah Kristen Pelita Harapan, Mal Lippo dan Hotel Aryaduta tersebut. Diduga Lippo Group masih wait and see terhadap penolakan atas kehadiran megain­vestasinya di Ranah Minangkabau. Sikap itu juga sebagai dampak bahwa Lippo Group tak mau ambil resiko.

Haluan telah beberapa kali menghubungi Danang Kemayan Jati, Head of Corporate Communication Lippo Karawaci Group untuk memberikan klarifikasi dan penje­lasan sehubungan gencarnya peno­lakan terhadap RS Siloam oleh berbagai pihak sebagaimana yang diterbitkan di Koran ini. Namun Danang tak bersedia memberikan penjelasan. Beberapa kali Danang meminta Haluan agar menghubungi Ismail Hasyim Ning (putra Hasyim Ning) orang asal Sumbar yang turut memegang saham di Lippo Group. Namun begitu ditelepon dan di SMS, Ismail Hasyim Ning juga tidak memberi respon. (h/cw-wis) Sumber : harianhaluan

Read More

Sebanyak 3.407 Caleg DPR Import Dari Jabodetabek

JAKARTA- Calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan rakyat (DPR) ternyata tidak semuanya berdomisili di daerah pemilihannya.

Berdasarkan penelusuran Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), sekira 3.407 caleg DPR dari 6.576 caleg yang terdaftar di Daftar Calon Sementara (DCS) berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Dari sebanyak 3.407 caleg tersebut, peringkat pertama ditempati Partai Demokrat dengan 365 orang, Golkar dengan 362 orang, Partai Hanura dengan 358 orang, PKPI dengan 310 orang.

Selanjutnya, PDIP dengan 307 orang, PAN dengan 303 orang, PPP dengan 255 orang, Gerindra dan PBB dengan 251 orang, PKB dengan 235 orang, Partai NasDem dengan 229 orang serta PKS dengan 181 orang.

Menurut peneliti senior Formappi Lucius Carus, banyaknya caleg yang berasal dari Jabodetabek ini ditenggarai kurangnya partai mempromosikan kader dari daerah. "Selain itu, ini bukti kaderisasi partai di daerah tidak berjalan baik dan orientasi partai masih sangat Jakarta sentris," kata Lucius, di Kantor Formappi, Jalan Mataraman Raya, Jakarta Timur, Kamis (19/6/2013).

Tak hanya itu, sambung dia, peluang terpilihnya caleg yang baru ikut Pemilu dengan domisili dari luar dapil cukup berat. "Banyaknya caleg domisili di luar dapil lebih menguntungkan caleg petahana dengan asumsi mereka sudah menanamkan pengaruh selama 5 tahun menjabat," jelasnya.

Lebih lanjut, dia juga menyarankan kepada masyarakat supaya lebih jeli mencermati DCS dari dapilnya sendiri, sehingga nantinya aspirasi mereka bisa tertampung oleh anggota dewan. "Konstituen harus lebih lihai mencermati siapa yang layak dipilih dan tidak layak dipilih," tambahnya. (ugo)  Sumber : Okezone

Read More

Giliran Warga Nagih Janji Wakil Rakyat

Serang Baru - Warga Kecamatan Serang Baru mendesak DPRD Kabupaten Bekasi agar menepati janji untuk mengambulkan aspirasi mereka, yakni perbaikan Jalan Randu Bandol Desa Sukarsari. Pasalnya, perbaikan jalan tersebut sudah dijanjikan oleh anggota DPRD dari Dapil I, namun sampai saat ini tak kunjung di realisasikan.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Serang Baru, Arna Susila, mengatakan kondisi infrastruktur di wilayahnya memprihatinkan. Salah satunya adalah Jalan Randu Bondol yang menghubungkan tiga desa yakni, Desa Suka Sari, Desa Jayasampurna dan Desa Sukamulya Serang Baru. Kerusakan di jalan tersebut mencapai 4,5 kilometer.

”Jalan tersebut sudah bertahun-tahun dibiarkan rusak. Sejak masa kampanye dulu, sampai saat ini, para anggota dewan dari Dapil I hanya bisa menjanjikan tapi tidak ada realisasinya,” tukas Arna.

Arna Susila mengaku perihatin dengan janji para dewan tersebut. Menurutnya mereka hanya mencari dukungan tanpa memikirkan rakyat yang memilihnya. Padahal jalan yang ada sudah rusak cukup parah. Jika hujan tiba warga sangat kesulitan untuk melintas di jalan tersebut. Selain itu status jalan tersebut juga bukan jalan lingkungan melainkan jalan Kabupaten.

”Kami menyesalkan sikap anggota dewan dari Dapil satu. Mereka lupa dengan janji-janjinya waktu kampanye,” beber lelaki berkumis tebal tersebut.

Lebih lanjut Arna juga menyatakan kalau dewan dari Dapil I seolah-olah cuek dengan permasalahan yang ada. Arna mengaku sangat kecewa saat mendatangi kantor DPRD dan ingin bertemu dengan dewan Dapil I untuk membicarakan masalah jalan Randu Bondol tersebut. Namun tidak ada anggota dewan dari dapil satupun yang menemuinya. Justru mereka ditemui oleh anggota dewan yang notabene bukan dari dapil satu.

”Beberapa waktu lalu saya ke Bapeda terus ke dewan tapi tidak ada dewan dari Dapil I yang mau nemui,” tambahnya.


Ia pun menjelaskan anggota DPRD dari dapil satu Iip Syarip Bustomi dan Gatot yang sekarang digantikan Jemmi Piters dari Partai Golkar. Jejen Sayuti dari PDI Perjuangan, Cecep Noor dari PPP, Budiyanto dari PKS, Rohim Mintereja dari Demokrat dan Ali Amin dari PKB dan Kholik Kodratullah dari pakar pangan. (tza) Sumber

Read More

KPU Umumkan DCS dan Tunggu Tanggapan Masyarakat

Jakarta, kpu.go.id- Setelah resmi mengumumkan nama-nama serta profil Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum kini menunggu tanggapan masyarakat terhadap para calon wakil rakyat itu.

KPU menerima tanggapan masyarakat yang disampaikan secara tertulis pada 14 s/d 27 Juni. Tanggapan ini terkait dengan pemenuhan administrasi syarat calon. KPU kemudian akan melakukan pencermatan kembali dan mengklarifikasi kepada calon anggota DPR melalui partai politik pada setiap tingkatan.

Masyarakat yang akan mengirimkan tanggapan agar mencantumkan identitas jelas disertai dengan copy identitas dan bukti-bukti pendukung terhadap hal yang disampaikan. Identitas pengirim akan dirahasiakan.

Tangapan terhadap calon Anggota DPR agar disampaikan kepada Ketua KPU Cq. Ketua Pokja Pencalonan, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat.

Sedangkan taggapan untuk calon anggota DPRD Provinsi dapat disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi di masing-masing provinsi. Dan tanggapan terhadap calon anggota DPRD Kabupaten/kota agar disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Tanggapan masyarakat terhadap calon anggota DPR dapat juga dikirimkan melalui Fax. (021)-3145914 atau melalui e-mail: tanggapan.dcs@kpu.go.id.

Informasi selanjutnya dapat menghubungi Helpdesk Pencalonan, telp. (021)-31931527 atau e-mail: helpdeskcalon@kpu.go.id. (red)

Sumber :
http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8153&Itemid=1

Read More

Komitmen Nusa Dua - Forum Pemred Indonesia 2013

google

JAKARTA, Detak Berita - Pertemuan Puncak Pemimpin Redaksi (Pemred) se-Indonesia 2013 di Bali menghasilkann Komitmen Nusa Dua yang berisi sembilan butir tekad moral kalangan pemred dalam mewujudkan Indonesia perkasa yang lebih baik. Berikut isi Komitmen Nusa Dua 2013.

Komitmen Nusa Dua, Pertemuan Puncak Forum Pemred Indonesia 2013:

1. Kami sepakat mengajak segenap elemen bangsa untuk fokus dan bahu-membahu mendorong serta mewujudkan negara kesatuan republik Indonesia yang lebih perkasa dan berwibawa demi menyejahterakan seluruh rakyat.

2. Kami sepakat bahwa kebebasan pers itu bukan tujuan tapi alat untuk menyejahterakan rakyat.

3. Kami sepakat bahwa kebebasan pers adalah untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara, pemerintahan, dunia usaha, dan semua lembaga yang ada agar tercapai tata kelola yang bersih dan berwibawa.

4. Kami bersepakat untuk menggunakan kebebasan pers secara profesional dan menjalankannya dengan berpedoman kepada kode etik jurnalistik.

5. Di bidang ekonomi, keuangan, dan industri, kami sepakat secara konsisten mengawal dan mendorong segera terwujudnya sistem yang berkeadilan, mendukung usaha nasional, menjaga kepentingan bangsa dan negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta meningkatkan martabat bangsa.

6. Di bidang energi, kami sepakat secara konsisten mengawal dan mendorong segera terwujudnya sistem yang dapat menjaga pelestarian lingkungan, pemanfaatan energi yang terbarukan, kemandirian energi yang dapat membawa manfaat optimal bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pengembangan usaha nasional.

7. Di bidang infrastruktur, kami sepakat secara konsisten mengawal dan mendorong segera terwujudnya pembangunan infrastruktur berdasarkan prioritas nasional demi terwujudnya kelancaran pembangunan nasional dan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat.

8. Di bidang ketahanan pangan, kami sepakat secara konsisten mengawal dan mendorong segera terwujudnya program-program yang dapat menjamin tersedianya semua kebutuhan pangan dan air bersih secara berkelanjutan bagi masyarakat, serta meningkatnya kesejahteraan para petani, peternak, dan nelayan.

9. Di bidang media, kami sepakat secara konsisten mengawal dan mendorong terwujudnya konvergensi media yang dapat membawa manfaat sebesar-besarnya bagi pencerahan masyarakat dan adanya sistem yang adil, transparan, dan proporsional bagi para pelakunya di era globalisasi.

(ESHA/DTK)  Detakberita

Read More

Kader Parmusi Boleh Memilih Selain PPP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak khawatir dengan seruan Ketua Umum Parmusi, Bachtiar Chamsjah yang menyatakan kader Parmusi boleh memilih partai lain selain PPP di Pemilu 2014 mendatang.

Bagi PPP pernyataan itu bukanlah hal baru. "Dahulu 1984 NU juga pernah menyerukan hal serupa," kata Sekretaris Jendral PPP, M Rommahurmuziy kepada ROL di kompleks parlemen Senayan, Senin (17/6).

Pria yang akrab disapa Rommy ini mengatakan, Parmusi dan NU sama-sama organisasi pendiri PPP. Posisi Parmusi sekarang, sama dengan NU pada 1984 yang menyerukan kader NU boleh tidak memilih PPP.

Menurut Rommy seruan Bachtiar tidak akan berpengaruh terhadap perolehan suara PPP. "Sama seperti dahulu (1984) tidak akan terlalu berpengaruh," ujarnya.

Rommy mengatakan, pimpinan Parmusi tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu. Yang sebenarnya terjadi, pimpinan Parmusi mempersilahkan kadernya memilih partai lain di luar PPP. Hal itu dinilai Rommy sebagai upaya pimpinan Parmusi mengayomi kader-kader Parmusi yang ingin berafiliasi dengan partai lain. "Mereka tidak mengancam keluar. Kader Parmusi tetap di PPP," katanya.

Menurutnya, seruan Bachtiar tidak perlu dibesar-besarkan. Rommy menyatakan anak Bachtiar hingga kini masih tercatat sebagai anggota DPR Fraksi PPP sekaligus Caleg DPR PPP di Pemilu 2014. "Pernyataan Pak Bachtiar tidak ada yang istimewa," imbuhnya mengakhiri.
Reporter : Muhammad Akbar Wijaya   
Redaktur : Karta Raharja Ucu

Read More

Quota Caleg PPP Perempuan di Dapil Jabar II dan Jateng III

Photo:berita dewan

JAKARTA (Berita Dewan) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terancam tidak dapat menaruh wakil rakyatnya di dua dapil, Jawa Barat II dan Jawa Tengah III, karena tidak memenuhi syarat kuota bakal calon anggota legislatif (bacaleg) perempuan di kedua dapil tersebut.

“Di dapil Jabar I, nomor urut 1 dan 2 ada bacaleg perempuan kemudian di urutan 4, 5, 6 seharusnya ada satu perempuan, tapi yang urutan 7, 8, 9 juga tidak ada bacaleg perempuan, baru ditaruh di nomor urut 10,” kata Anggota KPU Pusat Hadar Nafis Gumay usai mengumumkan daftar caleg sementara (DCS) Anggota DPR.

Berdasarkan peraturan, parpol harus menyertakan syarat sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan bacaleg perempuan di setiap dapil dan diletakkan di nomor urut muda. Artinya, di setiap tiga nama bacaleg yang diajukan parpol setidaknya ada satu perempuan. Jika parpol mengajukan 10 nama bacaleg di satu dapil, maka bacaleg perempuan bisa diletakkan di empat urutan pertama.

Namun, untuk dapil Jabar I PPP meletakkan bacaleg perempuan di nomor urut 1, 2 dan 10, sehingga tidak memenuhi persyaratan kuota perempuan.

Untuk dapil Jateng III, KPU menemukan adanya KTP bacaleg yang sudah tidak berlaku lagi sehingga hal itu tidak memenuhi syarat seperti diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR, DPD dam DPRD.

Terkait hal itu, Sekjen DPP PPP Romahurmuziy menolak jika partainya disebut tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan di kedua dapil itu. “Ada nama yang memang mirip laki-laki yang disalahpahami peletakan nomor urutnya, sehingga atas dasar tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Padahal sudah tiga orang perempuan dari total 10 bakal caleg di Jabar II,” katanya.

Oleh karena itu, PPP akan melawan pengumuman DCS itu dan mendesak KPU untuk mengevaluasi lagi verifikasi administrasi para bakal caleg. “Ini soal nasib 400 ribuan anggota PPP yang kehilangan saluran aspirasinya di dua dapil tersebut, juga soal nasib belasan bakal caleg. KPU harus mengedepankan kearifan, bukan arogansi institusional,” ujarnya. (And) .Sumber : berita dewan

Read More

Bacaleg Perempuan PPP Di Dua Dapil Digugurkan KPU

Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Gerindra melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait hasil verifikasi administrasi yang mengugurkan dua daerah pemilihan PPP dan satu dapil Partai Gerindra.

Dua dapil PPP yang digugurkan KPU ialah Jawa Tengah III dan Jawa Barat II. Dapil Jateng III digugurkan karena salah satu bacaleg perempuan yang bernama Ainaul Mardiyyah menyertakan kartu tanda penduduk (KTP) yang sudah kedaluwarsa.

Dengan dicoretnya Ainaul, di dapil Jateng III, PPP tidak bisa memenuhi persyaratan 30 persen keterwakilan perempuan. "Yang bersangkutan memang KTP-nya sudah mati. Tapi kami juga menyertakan surat keterangan dari kelurahan yang bersangkutan sedang membuat KTP elektronik," kata Ketua DPP PPP Arwani Thomafi usai mendaftarkan pelaporan di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (11/6).

Untuk Dapil Jabar II, menurut Arwani, PPP digugurkan karena persoalan teknis yang seharusnya tidak mengugurkan pencalonan, yakni terkait ketentuan penempatan nomor urut bacaleg perempuan (zipper system).

"Di Jabar II kami menempatkan caleg perempuan di nomor urut 1 dan 2. Itu kan penghargaan terhadap perempuan. Persoalan penomoran akan arif jika bisa diselesaikan. Saya kira itu soal teknis saja," ucapnya.

Partai Gerindra menilai ada proses yang dilewati KPU sehingga terjadi kesalahan yakni bacaleg perempuan yang ganda dengan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Bacaleg Gerindra atas nama Nur Rahmawati yang terdaftar untuk dapil Jabar IX juga terdaftar di dapil lain melalui PKPI. "Kelihatannya KPU memang menggunakan standar yang terlampau tinggi. Di lain sisi ada proses yang terlewati dan KPU tidak komunikatif," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di tempat yang sama.

Versi Partai Gerindra menyatakan Nur Rahmawati sudah menyatakan mundur sebagai bacaleg PKPI per 18 Mei 2013. Pada 20 Mei, PKPI menyetujui permintaan tersebut dengan menandatangani surat pengunduran diri Nur Rahmawati. "Masalahnya, PKPI masih mengajukan nama ini dan KPU tidak pernah memberikan peringatan dini," kata Muzani.

Baik PPP maupun Gerindra memercayakan Bawaslu untuk memediasi dan mencari penyelesaian atas kekisruhan dan pencoretan yang dilakukan KPU.
"Proses ini sudah kami adukan ke Bawaslu. Mereka sudah berjanji Jumat besok akan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait," kata Muzani.

Ketua Bawaslu Muhammad yang ditemui secara terpisah mengatakan pihaknya akan mencari cara agar PPP dan Gerindra serta KPU mendapatkan titik temu. "Kami menyayangkan baru DCS sudah ada masalah. Harusnya ini sudah clear dari sebelum pengumuman. Mestinya KPU bisa mengomunikasikan pada parpol sebelum pengumuman," kata Muhammad.

Ia menambahkan permasalahan mengenai pencoretan dapil jika terbukti ada partai yang tidak bisa memenuhi persyaratan tertentu sudah dibahas sejak lama. Bahkan, menurut Muhammad, sudah pernah ada permintaan dari Komisi II DPR agar sanksi pencoretan dapil dihapus. "Ini sudah dibincangkan lama, termasuk dengan DPR, agar tidak seketat itu," kata Muhammad.

Muhammad mengatakan pihaknya segera mengkaji kasus yang dilaporkan Gerindra dan PPP secepatnya. "Waktunya sangat singkat. Kami hanya punya 3+2 hari untuk mencari penyelesaian," kata Muhammad.

Editor: Wisnu AS  Sumber: Metrotvnews.com

Read More

Caleg PPP Dilarang Poligami

Photo: Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com - Setiap bakal calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan diminta untuk tidak memiliki lebih dari satu pasangan atau berpoligami.

Ketua Badan Pemenang Pemilu (Bapilu) PPP Fernita Darwis mengatakan, permintaan itu disampaikan oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. "Ini saya enggak bisa jamin, tapi Pak Suryadharma Ali pernah mengatakan jika seluruh fungsionaris dilarang untuk poligami," kata Fernita dalam diskusi politik bertema "Menggagas Pikiran Kartini, Jelang Pemilu 2014" di Komisi Pemilihan Umum, Jumat (19/4/2013).

Sementara itu, menanggapi persoalan ketersertaan perempuan minimal sebanyak 30 persen dari jumlah bakal caleg yang akan maju dalam Pemilu 2014, Fernita menyatakan bahwa partainya tidak mengalami kendala dalam hal tersebut. Ia mengatakan, sejak Suryadharma Ali terpilih sebagai Ketua Umum PPP, seluruh kader perempuan PPP telah dipersiapkan untuk menduduki posisi-posisi strategis. Tidak hanya itu, dari 77 daerah pemilihan yang ada, sebanyak 21 di antaranya menempatkan caleg perempuan di posisi nomor urut satu di dapil tersebut.

Sebelumnya, Fernita mengatakan bahwa PPP akan menyerahkan daftar calon sementara (DCS) ke KPU pada Senin (22/4/2013) mendatang. Proses penyerahan DCS itu akan dipimpin oleh pimpinan PPP dan jajaran pengurus DPD PPP pada pukul 09.00 WIB.

"Kami akan menyerahkan DCS secara serentak untuk wilayah pusat dan DPRD kabupaten/kota," kata Fernita di Kantor KPU, Rabu (17/4/2013).

Fernita mengatakan, dari 560 bakal caleg yang akan diajukan PPP, sebanyak 70 persen di antaranya merupakan kader internal PPP. Sisanya sebanyak 30 persen merupakan kader eksternal. Sejumlah artis juga akan ikut meramaikan jajaran bakal caleg yang maju dari PPP, seperti Angel Lelga, Lyra Virna, Mat Solar, dan Emilia Contesa.

Saat ditanya alasan mengapa ingin menyerahkan berkas daftar bakal caleg di akhir waktu pendaftaran, Fernita mengatakan, tanggal tersebut merupakan angka cantik bagi PPP. "Untuk jam karena sesuai nomor urut partai, yaitu nomor 9," katanya. Sumber

Read More

Angel Lelga Caleg No.1 Dapil V Jawa Tengah

Photo Viva News

VIVAnews - Partai Persatuan Pembangunan mempertahankan Angel Lelga sebagai calon anggota DPR nomor urut 1 dari daerah pemilihan Jawa Tengah V.  Hari ini, mantan istri raja dangdut Rhoma Irama itu kembali melengkapi berkas bakal calon legislatif. Ia dipersiapkan untuk mengejar pemenuhan kursi DPR RI dari partai berlambang Kabah ini.

"Ia calon legislatif nomor urut satu untuk daerah pemilihan Jawa Tengah lima," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Fernita Darwis di  Kantor KPU, Jakarta, Rabu 22 Mei 2013. Jawa Tengah V meliputi Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta.

Fernita, menjelaskan Angel menjadi salah satu dari 22 wanita dengan nomor urut satu. Kali ini partainya mengusung 214 wanita dan 233 laki-laki sebagai calon anggota legislatif. Dari total bakal calon legislatif yang 547 orang, kuota wanita dengan begitu menjadi 39,4 persen.

"Jumlah yang kita ajukan ini berkurang 13 orang. Awalnya kita mengajukan 560 bakal calon. Para calon yang mundur karena berbagai masalah administrasi," katanya.

Di antara permasalahan yang mengakibatkan nama para calon tereliminasi yang terbanyak adalah masalah kelengkapan ijazah. Ada juga nama ganda di partai lain dan mengundurkan diri karena tidak sanggup.

"Meski jumlah kami berkurang, target kami tetap 15 persen kursi DPR. Jumlah ini setara dengan 71 kursi. Kami pernah punya 99 kursi pada masa lalu. Kami juga pasti bisa kali ini," katanya.

Ia memastikan para caleg ini kader terbaik partai berlambang Ka'bah. "Sebelum ditetapkan mereka harus melalui tahapan penjaringan, dengan lima kriteria seperti integritas, kapasitas, elektabilitas, eksatibilitas (daya terima masyarakat). Daya juang," katanya. (umi) Sumber : vivanews

Read More

Caleg PPP Pendatang Baru Perkuat di Parlemen

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak mau ketinggalan dalam mengusung caleg artis dan tokoh masyarakat.

Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Selasa (23/4/2013), mengatakan, partainya mengandalkan beberapa caleg pendatang baru untuk memperkuat suara di parlemen pada Pemilu 2014 mendatang.

Berikut caleg PPP yang masuk dalam daftar caleg sementara (DCS):

1. Tahir Saimima, merupakan mantan anggota Komisi Yudisial (KY) sebagai caleg Dapil Jabar VI meliputi Depok dan Kota Bekasi

2. Muzayyin Mahbub, mantan Sekjen Komisi Yudisial sebagai caleg Dapil Jateng IX. Meliputi Tegal dan Brebes

3. Elviana, anggota DPD RI yang sekarang mewakili Jambi, juga tercatat sebagai nomor urut satu caleg PPP dari provinsi yang sama

Sejumlah kalangan entertainment juga turut meramaikan diantaranya:

4. Okky Asokawati sebagai caleg nomor urut satu di DKI II meliputi Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat

5. Ratih Sanggarwati sebagai caleg nomor urut satu di Jawa Barat IX meliputi Sumedang, Majalangka, dan Subang

6. Nashrullah atau lebih dikenal Mat Solar pemeran sinetron "Tukang Bubur Naik Haji" di Dapil DKI III meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Pulau Seribu

7. Dan artis cantik sekaligus janda H. Rhoma Irama, Angel Lelga, sebagai caleg nomor urut satu di Jawa Tengah V meliputi Surakarta, Boyolali dan Klaten

8. Dari dunia pesantren, tercatat KH. Fuad Anwar yang merupakan mantan Ketua Umum Pagar Nusa, dan Ikatan Pencak Silat yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama (NU) di Dapil Jawa Timur VI. meliputi Kediri dan Blitar

9. Didi Suwandi, suami Rini MS Suwandi, mantan Menteri Perinustrian dan Perdagangan yang dikenal dekat dengan Megawati Soekarnoputri justru dicalonkan nomor urut satu dari Jawa Timur V meliputi Malang Raya

Tak berhenti sampai disana, PPP kembali mengejutkan dengan bergabungnya sejumlah tokoh yang mewarnai pemberitaan tanah air yaitu:

10. Munarman, aktivis dan advokat Front Pembela Islam (FPI), tercatat sebagai caleg nomor urut satu di Dapil Sumatera Selatan II. Demikian juga Kivlan Zen, purnawirawan TNI yang pernah dipopulerkan almarhum Gus Dur sebagai Jenderal K, namun belakangan diklarifikasi.

11. DCS PPP juga diramaikan dengan nama Syekh Panji Gumilang pengasuh Pondok Pesantren Al-Zaitun, yang menempatkan putrinya Anis Khairunnisa sebagai caleg nomor urut satu di Jawa Barat VIII meliputi Cirebon dan Indramayu. (Put). Sumber : Okezone

Read More

Caleg PPP Tak Punya Uang Tapi Solid

Garut - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali (SDA) mengatakan, calon anggota legislastif (caleg) dari PPP harus betul-betul memiliki kualitas dalam memenangkan Pemilu 2014 mendatang. Dia pun menegaskan bahwa para caleg PPP harus militan terhadap partai dan tidak mudah tergiur dengan godaan uang.

"Jadi memang memilih caleg itu harus yang berkualitas dan mampu memenangkan Pemilu 2014 mendatang," ujar Suryadharma Ali di hadapan para caleg PPP dalam kegiatan pembekalan pendidikan politik bagi para bakal calon anggota DPRD Garut, di gedung Pendopo Garut Jawa Barat, Senin (10/5/2013) malam.

Suryadharma Ali mengakui, para caleg dari PPP banyak yang mengeluh tidak mempunyai biaya untuk pencalegan. Namun dia menekankan agar para calegnya tetap bekerja keras memenangkan Pemilu.

"Memang kita tak punya uang, namun para caleg harus memiliki tekad agar bisa memenangkan Pemilu. Saya berpesan jangan sampai ada perpecahan diantara kader PPP agar harapan kita memenangkan Pemilu dapat terwujud, " ucap pria yang juga menjabat sebagai Menteri Agama.

Bagi para Caleg yang tidak memiliki uang untuk biaya pencalonan, lanjut Suryadharma, jangan berkecil hati. Karena dengan kerja sama yang saling menguntungkan akan mampu memperoleh suara yang banyak dan memenangkan pemilu.

"Jadi pada intinya persatuan antara para caleg harus dieratkan, jangan sesekali jalan masing-masing, " ucapnya. Sumber: detik

Read More

Kunci Sukses Sebagai Wakil Rakyat

PROGRAM partai kita ke depan, haruslah kembali kepada khittoh perjuangan partai, yang secara garis besar sama dengan perjuangan Islam. Berjuang untuk Islam harus didasari oleh jiwa dan semangat jihad dalam arti yang sesungguhnya.

Karena kalau berjihad yang sesungguhnya adalah bermuara kepada niat kita untuk mengabdi kepada partai, yang disebut dengan niat ibadah. Dengan niat ibadah, berarti kita akan memberdayakan diri kita sebagai kader partai untuk mempersembahkan perjuangan partai kepada kepentingan dan kemaslahatan ummat Islam di Indonesia. Demikian dikatakan oleh H. Ali Jabbar Napitupulu, SH, MAP, Wakil Sekretaris MPP PPP ketika diwawancarai Bina Persatuan, di Surabaya, Senin, 8/4, yang lalu.

Lebih lanjut H. Ali Jabbar Napitupulu, mengatakan bahwa niat perjuangan dalam berpartai itu hukumnya wajib, bila tidak dilaksanakan kita akan berdosa, dan bagi yang melaksanakannya tentu mendapat imbalan dari Allah SWT, di dunia maupun di akhirat. ``Untuk itu, partai dan kadernya harus mampu memberikan sumbangsih terhadap kemaslahat dan kepentingan ummat di negara ini,`` papar Ali Jabbar, yang juga anggota FPPP DPRD Propinsi Sumatera Utara ini.

H. Ali Jabbar Napitupulu, mantan Sekretaris DPW PPP Sumatera Utara periode 1990-1998, Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah 1981-1992, mengatakan bahwa dalam mengahadapi masyarakat multi etnis di Sumatera Utara, sudah digelutinya sejak aktif di partai. Ali Jabbar mengatakan bahwa untuk menjadi kader partai yang baik, kita harus dapat menjadi pelayan masyarakat. Kalau dengan sesama muslim, interaksi kita akan berjalan lancar, tetapi dengan selain muslim, kita harus bersikap dengan ajaran ukhuwah wathoniyah, yaitu persaudaraan sesama bangsa. Artinya, tidak ada perbedaan antara muslim dengan non muslim, yaitu dalam hubungan sesama warga bangsa dan negara, tetapi jika menyangkut masalah aqidah kita harus tegas. Apabila kita melayani mereka dari sisi wathoniyah dan kenegaraan dan kebangsaan, kita akan mendapat simpati dari mereka. ``Untuk itu, marilah melayani masyarakat dengan baik, dengan niat yang ikhlas menurut kepentingan yang akan kita maksudkan. Ini salah satu kunci dalam melayani sebagai rakyat dengan wakil rakyat,`` ujar Ali Jabbar yang sekarang mencalonkan diri sebagai Caleg DPR-RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara II (Dapil Sumut 2).

Ali Jabbar melihat peluang PPP cukup besar dimasa yang akan datang, karena masyarakat sudah melihat karya yang dilakukan PPP, seperti dalam hal sumbangsih dan layanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai hal yang meningkatkan kesejahteraan rakyat. ``Visi dan misi Gubernur Sumatera Utara yang lalu, tokoh yang didukung PPP, yaitu agar rakyat tidak lapar, rakyat memiliki masa depan, rakyat tidak sakit, semuanya diperjuangkan oleh FPPP DPRD Sumatera Utara. Rakyat sudah mengerti siapa yang selalu memikirkan persoalan rakyat, maka tentunya PPP memiliki prospek yang baik seperti di Sumatera Utara,`` kata Ali Jabbar yang merupakan lulusan dari Tsanawiyah dan Aliyah Pesantren Mustafawiyah Purbabaru, Mandailing Natal ini.

Faktor-faktor penentu dalam mencapai peluang PPP, menurut Ali Jabbar, diantaranya faktor politis, yaitu konsolidasi yang terus dilakukan dengan rakyat, menyerap aspirasi rakyat di seluruh Kabupaten / Kota. Semua aspirasi rakyat, seperti masalah pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan yang kita tampung dan serap, kita perjuangkan. ``Alhamdulillah perjuangan itu mendapatkan respons melalui APBD Sumut. Jadi potensi itulah yang perlu kita kembangkan agar rakyat semua yakin kepada kader partai yang duduk di lembaga legislatif,`` ujar Ali Jabbar kader PPP yang memulai karirnya sejak dari Komisaris Kelurahan, Komisaris Kecamatan, Wakil Sekretaris DPC, Sekretaris DPW, dan sekarang menjadi Wakil Sekretaris MPP PPP.

Mengenai program 12 juta kader dan Rumah Besar Ummat Islam, Ali Jabbar menghubungkannya dengan program kaderisasi PPP tingkat kader dasar di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain itu, pendekatan kepada tokoh ulama, juga dilakukan ketika palaksanaan pilkada pemilihan gubernur lalu melalui anjangsana, silaturrahmi kepada ponpes-ponpes. ``Terbukti di daerah Palas (Padang Lawas) dalam pilgub yang lalu, dukungan kepada calon PPP memperoleh kemenangan. Karena itulah yang sesungguhnya fondasi dan asas partai kita, kalau kita ingin PPP berkembang, maka harus dengan pendekatan kepada pondok pesantren, dan kepada para ulama,`` kata Ali Jabbar, lulusan Magister Administrasi Publik dari Universitas Medan Area ini.

Harapan tentang masa depan partai harus lebih besar dari tahun 2009, peluang untuk itu ada karena peserta pemilu yang hanya 12 partai, hanya apakah pemilih dari partai yang tidak ikut pemilu akan memilih PPP. ``Maka PPP harus merebut pemilih ini dengan kerja kers dari PPP, dengan sosialisasi partai dari para kader sebagai kader yang mencintai rakyat dan memperjuangkan aspirasi rakyat supaya pemilih yang dulu tidak ikut memilih dapat memilih PPP,`` ujarnya mengakhiri.
Written by  fauzisarmada
Taufik/BP

Read More

Caleg PPP DPRD Jateng Dapil X, Ismail Marzuki merasa di rugikan

Semarang, Aktual.co — Merasa data kelengkapan syarat legislatif DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dipalsukan dan dirugikan saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Tengah, Caleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menuding oknum penyelenggara pemilu dan internal partai "bermain".

Caleg DPRD Jateng Dapil X, Ismail Marzuki, mengatakan, setelah pengumuman hasil data nama-nama Daftar Calon Sementara (DCS), caleg DPRD Jateng melalui media dan papan pengumuman yang terpampang tidak lagi asli sesuai ketika diajukan kepada perwakilan partai. Hasil pengumuman DCS berupa foto, nama, dan gelar dimainkan oleh oknum tertentu.

"Saya tidak ada dalam berkas yang saya serahkan kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP adalah Ismail Marjuki SHI MHum, tapi yang tercantum di pengumuman KPUD Jateng yakni Ismail Marzuki SH MM," ucap Ismail Marjuki, kepada wartawan, di Semarang, Sabtu (15/6).

Dia mengatakan, setelah mengroscek di papan pengumuman yang terpampang, Kamis (13/6) kemarin, bila foto yang dicantumkan berbeda dengan foto yang dilampirkan pada berkas pendaftaran. "Saya menduga ada oknum-oknum tertentu yang mau mencoba "bermain" dengan niat dan maksud yang tidak etis dan sehat," tandasnya.

Ismail Marjuki yang mendaftarkan di dapil X (Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan) merasa dirugikan atas foto, nama dan gelar yang tidak sesuai dengan berkas yang diserahkan internal partai, dan selanjutnya diserahkan kepada petugas penyelenggara pemilu.

"Saya merasa keberatan atas foto, nama dan gelar yang tidak sesuai dengan berkas kelengkapan persyaratan yang diserahkan kepada DPW PPP Jateng. Bahkan merasa dirugikan atas kekeliruan tersebut," beber dia.

Menurut dia, dalam era demokrasi suatu kompetitif merupakan hal yang lumrah. Namun demikian, tentunya harus dilakukan secara proporsional dan sportif. Semestinya pihak-pihak tertentu tidak bermain-main dibelakang begitu.

"Jika demikian, berati ada yang main belakang dengan cara-cara yang tidak beretika dan pantas," ucap dia.

Ditempat terpisah, Anggota Komisioner KPUD Jateng, Andreas membantah bila kekeliruan tersebut bukan semata-mata petugas KPUD Jateng. Sebaliknya, KPUD menuding perwakilan internal partai sudah dihadirkan untuk mengkroscek keabsolutan data DCS tersebut.

"Kekeliruan berupa nama abjad, gelar dan foto pasca DCS yang diumumkan masih dimungkinkan untuk diperbaiki, setelah ada tanggapan dari element masyarakat sebagaimana mestinya peraturan KPU RI," ujarnya.

Dia menjelaskan, bahwa pengumuman data DCS caleg tersebut menggunakan KTP. Bahkan seluruh pihak caleg sudah diklarifikasi pada masa tahap perbaikan dokumen.

"Sebelum kita umumkan, DCS sudah diparaf oleh yang bersangkutan dan perwakilan masing-masing partai. Artinya kita tidak menuduh perwakilan partai, melainkan kekeliruan itu masih dimungkinkan perbaikan," pungkas dia. Sumber : aktual

Read More

Berlian Alzier Ridho Calon Gubernur Lampung Di Usung PPP

Kupastuntas.co.id - Meskipun dalam pandangan umum 14 DPC se-Lampung bulat mengusung Berlian Tihang sebagai calon gubernur dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), namun peluang calon lainnya seperti Alzier Dianis Thabranie dan Ridho Ficardo belum tertutup. Ketiganya tetap akan diusulkan ke DPP sampai akhirnya diputuskan pada 22 Juni mendatang.

"Kami tetap akan usulkan ketiga kandidat (Berlian-Alzier-Ridho) tersebut ke DPP, begitu juga semua hasil penilaian di lapangan akan kami sampaikan ke pusat," kata Ketua Tim Penjaringan Calon Gubernur DPW PPP Lampung Hamami Nurdin, Kamis (13/6/2013). Namun sebelum berkasnya dikirim lanjut Hamami, terlebih dahulu DPW dan panitia penjaringan akan menggelar rapat internal partai terlebih dahulu.

"Ya, rapat internal akan kita laksanakan Senin (17/62013) mendatang. Setelah itu baru kita usulkan ke DPP. Masalah siapa nantinya yang direkomendasikan pusat sebagai cagub, itu kewenangan DPP. Dan Insyallah 22 Juni mendatang DPP sudah menetapkan siapa cagub dari perahu PPP," paparnya. Dijelaskan, semuanya masih berpeluang, dan hasil pandangan umum 14 DPC akan menjadi salah satu nilai plus bagi Berlian Tihang.

Disinggung koalisi, Hamami mengatakan hal itu diserahkan sepenuhnya kepada kandidat yang bakal direkomendasikan DPP PPP. Terpisah Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung Ridho Ficardo terus menyambangi masyarakat untuk meminta dukungan seperti yang dilakukan terhadap warga yang ada di Pasar Unit II kecamatan Banjar Agung, Tulangbawang. Di hadapan masyarakat, Ridho berjanji akan mensejahterakan rakyat kecil dan mementingkan kepentingan masyarakat. "Apapun akan saya lakukan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Lampung. (Nang/Joni)
Sumber

Read More

Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali Ajak Politisi Asal Malang

SURYA Online, MALANG - Heri Pudji Utami yang akrab dipanggil Bunda mengungkapkan, saat masa kampanye Pilwali Kota Malang suaminya pernah ditawari untuk bergabung dengan PPP oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Jumat (14/6/2013).

“Teman-teman yang dikeluarkan dari PDIP kan menolak untuk bergabung dengan partai lain. Bapak menghormati itu,” tambahnya.

Tawaran tersebut beberapa kali datang kepada Peni untuk menjadi Caleg DPR RI tetapi Peni kemudian memberikan tawaran tersebut kepada Bunda. Bunda tertarik dengan tawaran tersebut, namun untuk DPRD Kota Malang.

Bunda beralasan, saat ini dirinya masih tetap ingin aktif dalam kegiatan sosial. Terutama mendampingi anak didiknya yang masih bersekolah di Kota Malang.

“Butuh tenaga lebih untuk mondar-mandir Jakarta-Malang. Karena itu saya pilih di Malang saja,” terangnya.

Sekretaris DPC PPP Kota Malang, Aan Anshori mengaku, sudah mendengar kabar tersebut meski belum ada komunikasi resmi dengan partainya.

“Kalau komunikasi kan melibatkan semua. Selama ini belum pernah ada,” ujarnya.

Namun diakui Anshori, nama Bunda masih bisa dimasukan dalam DCS dalam masa perbaikan kalau ada calon dalam DCS yang mengundurkan diri.

See more 

Read More

Rodiah Bacaleg PPP Dapil 4 Kota Bekasi Mengundurkan Diri

Bekasi Timur--Rodiah, bakal calon legeslatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang sudah terdaftar di Daftar Calon Sementara (DCS), mengundurkan diri, Jumat (14/6). Dia kesal karena mendapatkan nomor urut 8.

Rodiah datang menemui komisioner KPUD Kota Bekasi, Syafrudin dan Surato, siang ini, untuk mengundurkan diri. "Sebagai orang lama di PPP, saya kecewa karena ditempatkan di nomor 8. Sementara yang baru-baru malah di urutan utama," katanya.

Di PPP, Rodiah mengaku pernah menjadi struktural partai. Bahkan, pengorbanan terhadap partai sudah banyak. "Keluarga besar saya yang berjuang membangun PPP di Bekasi. Bahkan rumah kami kerap dijadikan posko," ungkap calon yang mendapat jatah di dapil 4 ini (Pondok Melati, Jatisampurna, Pondokgede).

Komisioner KPUD Kota Bekasi, Syarifudin mengatakan, permintaan Rodiah ditampung. Namun, dikabulkan atau tidak, nanti dirapatkan terlebih dulu. "Intinya, persoalan pengunduran diri itu urusan internal partai. Kita hanya menerima permintaan. Selesaikan saja di internal dulu,"jelasnya. (Warso Sunaryo)


Sumber : http://bekasiraya.com/v1/detail.php?id=5600

Read More

Wardatul Asriah Politisi Wanita PPP For Dapil Jabar VII

Bekasi - Wardatul Asriah merupakan politisi wanita dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang saat ini menjadi anggota DPR RI masa bakti 2009-2014.

Perempuan kelahiran Bekasi 17 April 1965 ini menduduki Komisi VII yang mengurusi bidang ESDM, Riset, Teknologi, dan Lingkungan Hidup

Karir politik Wardatul Asriah telah dimulai sejak di bangku kuliah dengan menjadi anggota aktif PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) yang berafiliasi ke NU (Nahdatul Ulama). Tak lama setelah itu, ia bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan dan menjadi salah seorang pengurus puncak di WPP (Wanita Persatuan Pembangunan). Posisi ini membuka jalan Wardatul untuk maju ke pemilu legislatif Kabupaten Bekasi tahun 2004 dimana ia memenangkan 53.782 suara

Keterlibatan istri Suryadharma Ali ini dalam dunia politik cukup menarik perhatian beberapa pihak misalnya direktur Cetro (Centre for Electoral Reform) dan pengamat politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sumarno. Hadar Navis Gumay selaku direktur Cetro mengatakan bahwa keterlibatan Wardatul dalam perpolitikan memperpanjang daftar nama politisi yang membangun keluarga politik, baik di internal partai maupun parlemen Senayan.

Hal ini menunjukkan bahwa atmosfer Politik Dinasti semakin kental di Indonesia. Sejalan dengan Hadar Navis Gumay, Sumarno menilai masuknya Wardatul ke kepengurusan harian DPP PPP adalah untuk memperkuat posisi sang suami di internal partai. Namun, Sumarno menggarisbawahi bahwa selama Wardatul memiliki kemampuan yang mumpuni, hal ini tidak menjadi masalah. Pada Pemilu 2014 mendatang, Wardatul kembali maju dari Dapil Jabar VII dengan nomor urut 1.  Sumber

Read More

Sebanyak 22 Caleg Perempuan PPP No.Urut Satu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) konsisten mendukung keterwakilan caleg perempuan. Dalam susunan daftar calon sementara (DCS), PPP menempatkan 22 calon perempuan pada nomor urut satu.

Ketua Bappilu PPP, Fernita Darwis mengatakan, 547 calon terdiri dari 333 laki-laki dan 214 perempuan. Diakuinya, jumlah calon perempuan mengalami penurunan dibanding berkas bacaleg yang diserahkan pertama kali.

"Tapi persentasenya 39,4 persen, dan tidak mempengaruhi perubahan penempatan 22 nama perempuan di nomor urut satu," kata Fernita di KPU, Jakarta, Rabu (22/5).

Fernita menyatakan, PPP juga mencoret bacaleg ganda yang kemarin ditemukan di PPP tetapi juga terdaftar di partai lain. Perubahan hanya dilakukan pada beberapa dapil, karena terdapat 13 nama yang mengundurkan diri. Sehingga, terjadi pengubahan nomor urut dan dapil. Tetapi menurutnya tidak signifikan.

Fernita menambahkan, susunan DCS tersebut diharapkan tidak akan mengalami kekurangan saat diverifikasi KPU. Semua calon sudah meliputi lima kriteria. Yakni integritas sebagai kader, kapasitas caleg,  elektabilitas, akseptabilitas di dapilnya masing-masing. serta memiliki daya juang di dapilnya masing-masing.
Reporter : Ira Sasmita   
Redaktur : Karta Raharja Ucu

Read More

H.Zaenudin Hardas For Kabupaten Bekasi 2014

Seperti layaknya Tokoh Nasional lainnya, Bapak H, Zaenudin Hardas tak ketinggalan , masih tetap exis mengikuti perkembangan jaman. Jika saat ini dunia internet khususnya website , jejaring sosial dan sebagainya telah di manfaatkan oleh tokoh tokoh politik yang akan bertarung di pileg 2014. Maka Bapak H, Zaenudin Hardas juga telah memiliki media untuk publikasi. Yaitu website / blog resmi beliau bernama  http://zaenudinhardas.blogspot.com/ .

Website resmi http://zaenudinhardas.blogspot.com/ di maksudkan untuk media pubklikasi ide, pemikiran, visi, misi dan kegiatan-kegiatan beliau dalam menuju panggung politik di kabupaten Bekasi. Website / blog di bangun pada bulan Juni 2013  ini di perkirakan sampai pada acara pileg pada 2014 sudah mantab. Jika di ibaratkan sebuah tanaman 10 bulan kedepat, tanaman itu dah berbuah dan memberikan manfaat bagi yang menanamnya. Semoga bisa membantu memberikan informasi tentang diri Bapak H, Zaenudin Hardas.

Read More

Daftar Nama Bakal Calon Anggota Legislatif Dapil 1 Kabupaten Bekasi

DAFTAR NAMA BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KAB.BEKASI DAPIL 1
1. PARTAI NASDEM

1. AHMAD WILLY R.
2. SUNARDI S
3. DESSY ANGGRAENI
4. HUSIN
5. YULIZAR
6. DARSIH S,AMK
7. DAVID IP,SSi
8. YUDI HARDIANSYAH A
9. NANING TRIANA

2. PKB

1. H.M.ALI BIN H.AMIN
2. MABRUROH
3. BONIN,S.Pd
4. HERU GUNAWAN,SE
5. BAMBANG E
6. MARWIYAH A
7. R.MAHFUZH F,SE,S.Pd
8. SRI MULYANI
9. MIRA FADILA,SE

3. PKS

1. FATMA HARUN
2. BUDIYANTO,S.IP
3. RAHMAT,SE
4. SRI CANDRA M
5. KURNIAWAN
6. M.ALAMSYAH
7. U.YUYUN M
8. TATI FERYANA
9. SAEFUDIN ZUHRI

4. PDIP

1. H.JEJEN SAYUTI,SE
2. USUP SUPRIATNA
3. AGNES IRMA N
4. TOING PERMANI K
5. JAENAL ABIDIN
6. MADONA BETHARIA N
7. MA'MUN
8. SARIF MARHAENI
9. NILA SULASTRI

5. GOLKAR

1. K.H.IIP SARIP B,SE,M.Si
2. JEMI FITTER,ST
3. HJ.ROSMAENI,S.KM,MHKes
4. ENDA
5. Ir.RUDI JAMALUDIN
6. SRI SUGIARTI
7. H.AMIN MULYADI
8. AI SITI JAMILAH
9. SUNANDAR

6. GERINDRA

1. H.DANTO BIN H.AMIN
2. ROHMAN
3. H.ANDEN,SE
4. Nn.NURWULAN SARI
5. H.KODIR
6. Ny.SANTI,SE
7. Ir.H.GANJAR MULYONO,S.Sos
8. ATANG SUPRIATNA
9. Ny.MUITA SUBANI,SE

7. DEMOKRAT

1. H.MULYANA MUHTAR,AS.Ip
2. SAMSUDIN,SE
3. OSIH KUSWANTI
4. SUBANDI
5. ROSIDI
6. ELI DAHLIA
7. HENDA SUHENDA
8. HARYANI
9. YUDANI,SE

8. PAN

1. ABD.GHOFUR,ST
2. Ir.YANVETERANTO
3. NUR FAJRIANI
4. RAS RASIDI,S.Pdi
5. SAEFUDIN BIN MAIN
6. HJ.SRI AGUSTINA
7. ARI SUKANTI
8. NURDIN MUHIDIN
9. SAHIM BIN H.PANDI

9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
1. H.CECEP NOOR
2. OCA ATMAJA
3. NERLY LIONITA
4. ALI SOPYAN
5. H.ZAENUDIN HARDAS
6. 0TIH KOMALASARI
7. GERI GOPAR HASAN
8. RUKMAN PRAYITNO,S.PD
9. SITI HALIMAH TUSAIDAH

10. HANURA
1. ENDANG SYARIFUDIN
2. KASDI SUTARDI
3. DIANA RUSTANTI
4. H.SUKAMAL
5. CITRA GHANIA
6. SYRIFUDIN
7. SITI MARYAMAH.AMKeb
8. JAFAR UMAR SIDIQ
9. MUHAMAT

11. PBB
1. H.OTONG SYARIFUDIN
2. ADI SURYANTO
3. LILIS,MA
4. H.HARISMA,AMd
5. ANWAR SUSILA
6. SONIA ANGGI YANIAR
7. JUANDA
8. H.CECEP PAHRUK
9. HJ.RENI AGUSTIN

12. PKPI
1. INDRA RUKMANA
2. SUSANTO
3. FANESHA ALFIA AKBAR

Read More