Kader Parmusi Boleh Memilih Selain PPP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak khawatir dengan seruan Ketua Umum Parmusi, Bachtiar Chamsjah yang menyatakan kader Parmusi boleh memilih partai lain selain PPP di Pemilu 2014 mendatang.

Bagi PPP pernyataan itu bukanlah hal baru. "Dahulu 1984 NU juga pernah menyerukan hal serupa," kata Sekretaris Jendral PPP, M Rommahurmuziy kepada ROL di kompleks parlemen Senayan, Senin (17/6).

Pria yang akrab disapa Rommy ini mengatakan, Parmusi dan NU sama-sama organisasi pendiri PPP. Posisi Parmusi sekarang, sama dengan NU pada 1984 yang menyerukan kader NU boleh tidak memilih PPP.

Menurut Rommy seruan Bachtiar tidak akan berpengaruh terhadap perolehan suara PPP. "Sama seperti dahulu (1984) tidak akan terlalu berpengaruh," ujarnya.

Rommy mengatakan, pimpinan Parmusi tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu. Yang sebenarnya terjadi, pimpinan Parmusi mempersilahkan kadernya memilih partai lain di luar PPP. Hal itu dinilai Rommy sebagai upaya pimpinan Parmusi mengayomi kader-kader Parmusi yang ingin berafiliasi dengan partai lain. "Mereka tidak mengancam keluar. Kader Parmusi tetap di PPP," katanya.

Menurutnya, seruan Bachtiar tidak perlu dibesar-besarkan. Rommy menyatakan anak Bachtiar hingga kini masih tercatat sebagai anggota DPR Fraksi PPP sekaligus Caleg DPR PPP di Pemilu 2014. "Pernyataan Pak Bachtiar tidak ada yang istimewa," imbuhnya mengakhiri.
Reporter : Muhammad Akbar Wijaya   
Redaktur : Karta Raharja Ucu

Read More

Quota Caleg PPP Perempuan di Dapil Jabar II dan Jateng III

Photo:berita dewan

JAKARTA (Berita Dewan) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terancam tidak dapat menaruh wakil rakyatnya di dua dapil, Jawa Barat II dan Jawa Tengah III, karena tidak memenuhi syarat kuota bakal calon anggota legislatif (bacaleg) perempuan di kedua dapil tersebut.

“Di dapil Jabar I, nomor urut 1 dan 2 ada bacaleg perempuan kemudian di urutan 4, 5, 6 seharusnya ada satu perempuan, tapi yang urutan 7, 8, 9 juga tidak ada bacaleg perempuan, baru ditaruh di nomor urut 10,” kata Anggota KPU Pusat Hadar Nafis Gumay usai mengumumkan daftar caleg sementara (DCS) Anggota DPR.

Berdasarkan peraturan, parpol harus menyertakan syarat sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan bacaleg perempuan di setiap dapil dan diletakkan di nomor urut muda. Artinya, di setiap tiga nama bacaleg yang diajukan parpol setidaknya ada satu perempuan. Jika parpol mengajukan 10 nama bacaleg di satu dapil, maka bacaleg perempuan bisa diletakkan di empat urutan pertama.

Namun, untuk dapil Jabar I PPP meletakkan bacaleg perempuan di nomor urut 1, 2 dan 10, sehingga tidak memenuhi persyaratan kuota perempuan.

Untuk dapil Jateng III, KPU menemukan adanya KTP bacaleg yang sudah tidak berlaku lagi sehingga hal itu tidak memenuhi syarat seperti diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR, DPD dam DPRD.

Terkait hal itu, Sekjen DPP PPP Romahurmuziy menolak jika partainya disebut tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan di kedua dapil itu. “Ada nama yang memang mirip laki-laki yang disalahpahami peletakan nomor urutnya, sehingga atas dasar tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Padahal sudah tiga orang perempuan dari total 10 bakal caleg di Jabar II,” katanya.

Oleh karena itu, PPP akan melawan pengumuman DCS itu dan mendesak KPU untuk mengevaluasi lagi verifikasi administrasi para bakal caleg. “Ini soal nasib 400 ribuan anggota PPP yang kehilangan saluran aspirasinya di dua dapil tersebut, juga soal nasib belasan bakal caleg. KPU harus mengedepankan kearifan, bukan arogansi institusional,” ujarnya. (And) .Sumber : berita dewan

Read More