Sentralistik Caleg Perempuan

Photo: metrotvnews

Metrotvnews.com, Jakarta: Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) menemukan mayoritas syarat keterwakilan 30% calon anggota legislatif perempuan dalam daftar caleg sementara (DCS) dipengaruhi oleh kebijakan sentralistik partai politik dalam menempatkan para calonnya.

"Kajian JPPR menunjukkan, pemenuhan syarat 30% perempuan belum mencerminkan semangat partai politik dalam mengupayakan keterwakilan wilayah dan representasi politik dari setiap daerah pemilihan," ujar Deputi Koordinator JPPR, Masykurudin Hafidz di Jakarta, Minggu (30/6).

Pihaknya memaparkan dari 2.453 calon perempuan dalam DCS, sebanyak 1.231 (50%) beralamat atau tinggal di luar provinsi dari daerah pemilihannya berada. Mayoritas caleg berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Ia berujar, berdasarkan pengalaman Pemilu 2009, proses pencalonan dengan sistem proporsional terbuka bagi calon perempuan relatif lebih sulit terutama saat kampanye dan mengawal suara perolehannya.

"Dengan melihat banyaknya calon perempuan yang berasal dari provinsi lain potensi kecurangan Pemilu 2009 kembali bisa terulang di Pemilu 2014," tandasnya.

Oleh karena itu, sambungnya, partai politik sebagai penanggungjawab penuh dalam kepesertaan Pemilu tidak boleh membiarkan caleg perempuan berkompetisi secara bebas. Menurutnya, tingginya potensi elektabilitas calon perempuan membuat partai politik harus mengatur strategi untuk mengawalnya.

"Partai politik harus memberikan perlindungan dan pengawalan yang lebih kepada calon perempuan terutama pada saat kampanye dan pengawalan hasil suara yang diperoleh dari TPS hingga penghitungan suara nasional," lanjutnya.

Dari jumlah temuan tersebut, Partai Hanura mempunyai paling banyak caleg perempuan sentralistik yaitu 139 dari 200 caleg perempuannya (70%), diikuti oleh PKPI sebanyak 117 dari 196 (60%), Golkar sebanyak 120 dari 202 (59%), Demokrat sebanyak 120 dari 209 (57%), PAN sebanyak 117 dari 206 (57%), GERINDRA sebanyak 114 dari 199 (57%), PDIP sebanyak 108 dari 200 (54%), PKB sebanyak 110 dari 210 (52%), PBB sebanyak 95 dari 205 (46%), NASDEM sebanyak 86 dari 227 (38%) PPP sebanyak 85 dari 206 (41%) dan PKS sebanyak 20 dari 193 (10%).

Pihaknya berharap caleg yang nantinya mengisi Parlemen bisa menjadi perwakilan rakyat daerah setempat yang sesungguhnya tanpa (bukan sentralistik) meskipun hal ini tidak diatur dalam UU Pemilu.

"Kalau calegnya dari Jakarta (sentralistik) artinya aspek keterwakilan tidak ditangkap secara cepat. Ini berkaitan dengan kesatuan negara kita NKRI. Representasinya di DPR tidak terjadi karena nilai kesatuan itu tidak ada. Kalau perlu diperbaikilah representasi diliat dari sosial, budaya, psikologi dan ekonomi dari sisem keterwakilan kita. Sehingga dalam poses pencalonan memperhatikan aspek itu. Aspirasi dibawah, kemudian mereka mewakilinya," terangnya.

Ditambah Hafidz, dengan kebijakan sentralistik membuat anggota legislatif nantinya harus mengeluarkan biaya yang besar karena harus bolak-balik ke Dapilnya. (Astrie Novaria) Sumber: metrotvnews
Editor: Afwan Albasit

Read More

Caleg PPP Berjanji Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Photo:radar-bekasi

BEKASI UTARA-Memperbaiki dunia pendidikan menjadi program yang diusung Caleg PPP Kota Sridahyatni. Caleg perempuan PPP Dapil Bekasi Utara ini melihat, pendidikan belum bisa dirasakan seluruh warga.

Maka itu, ke depan dirinya bakal memperbaiki kualitas pendidikan warga Bekasi Utara.

’’Insya Allah saya tetap konsisten pada permasalahan pendidikan. Hal ini dilakukan karena saya aktif sebagai pengajar di beberapa tempat dan mengetahui tentang pendidikan ,” ungkap Sridahyatni yang mendapatkan nomor urut 3 di Dapil Bekasi Utara ini.

Perempuan berkerudung ini merasa prihatin, dengan banyaknya perusahaan dan mal, tetapi hanya sedikit karyawannya yang berasal dari Bekasi Utara.

’’Sangat disayangkan ketika ada sebuah mal dan perusahaan yang dekat dengan kita malah mempekerjakan pegawai dari tempat lain. Padahal seharusnya pekerja itu diisi dari masyarakat setempat,” ujarnya.

Upaya untuk mewujudkan itu semua, Sridahyatni dibantu suaminya membentuk sebuah yayasan pendidikan.

’’Alhamdulillah sudah beberapa tahun ini kami yang memang peduli dengan bidang pendidikan membuat sebuah yayasan pendidikan Al-Husna. Ke depan jika masyarakat tetap mempercayakan kepada saya untuk duduk di DPRD semua yang berkaitan dengan pendidikan akan terus saya perjuangkan,” papar Sridahyatni yang juga seorang dosen ini.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PPP Kota, Ali Akbar mendukung penuh apa yang diperjuangkan kader dan calegnya.

’’Inilah kelebihan dari partai kami, jadi apa yang diperjuangkan mereka itu sesuai dengan apa yang dilakukannya dan menjadi bagian pengalaman mereka. Ke depan kami berharap agar masyarakat bisa memaknai pesan dari ibu Sridahyatni dan mempercayakan dirinya untuk duduk menjadi anggota DPRD Kota Bekasi,” harapnya. (cr58) Sumber: Radar

Read More