dakwatuna.com - Meski masuk dalam koalisi kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Fraksi PPP DPRD Jawa Tengah mengirim surat pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meminta kenaikan harga BBM tidak dilakukan bulan ini.
Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng, Istajib As mengatakan, jika BBM memang harus naik, sebaiknya dilaksanakan usai Lebaran. Sebab jika kenaikan dilaksanakan per 17 Juni, maka dipastikan akan terjadi kepanikan masyarakat.
“Tidak ada kenaikan harga BBM saja jika sudah masuk bulan puasa dan akan Lebaran, harga sembako sudah melambung. Jika ditambah kenaikan BBM maka harga sembako akan semakin melejit,” katanya, Kamis (6/6).
Permintaan penundaan kenaikan harga BBM itu telah dikirimkan melalui surat kepada Presiden RI dan DPR RI. Pihaknya berharap pemerintah lebih bijak dalam menerapkan kebijakan tersebut karena menyangkut kesejahteraan masyarakat.
Istajib menyadari bahwa harga BBM harus dinaikkan untuk kepentingan menjaga defisit keuangan negara. Namun jika pemerintah menerapkannya tanpa memperhatikan kondisi sosial maka akan menimbulkan keresahan.
“Kami mengusulkan agar ditunda paling tidak dua bulan ke depan. Usulan ini mempertimbangkan aspirasi masyarakat Jawa Tengah agar harga sembako pada puasa dan Iedul Fitri melambung terlalu tinggi,” paparnya.
Sementara itu Gubernur Jateng Bibit Waluyo meminta agar kenaikan harga BBM tidak memberatkan masyarakat. Menurut dia, pemerintah harus serius memberikan kompensasi terhadap kebijakan tersebut dan menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia menyatakan hingga saat ini belum mendapatkan penjelasan dari pemerintah pusat tentang rencana tersebut.
“Kita berharap kebijakan kenaikan BBM itu berpihak kepada kepentingan masyarat. Kalaulah dinaikkan itu mendapatkan keputusan sebaik-baiknya. Keberpihakannya harus pada masyarakat banyak,” jelas dia.
Sebelumnya Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sri Puryono menyatakan Pemprov mulai mensosialisasikan rencana kenaikan harga BBM pada Juni ini. Hal ini dilakukan untuk menghindari kepanikan yang berlebihan dari masyarakat. Selain itu, pemetaan pada masyarakat calon penerima kompensasi BBM juga telah mulai dilakukan. (as/smc)
Redaktur: Saiful Bahri
Sumber: http://www.dakwatuna.com/2013/06/06/34619/tolak-bbm-naik-ppp-surati-presiden/#ixzz2XiC9O3u4
Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng, Istajib As mengatakan, jika BBM memang harus naik, sebaiknya dilaksanakan usai Lebaran. Sebab jika kenaikan dilaksanakan per 17 Juni, maka dipastikan akan terjadi kepanikan masyarakat.
“Tidak ada kenaikan harga BBM saja jika sudah masuk bulan puasa dan akan Lebaran, harga sembako sudah melambung. Jika ditambah kenaikan BBM maka harga sembako akan semakin melejit,” katanya, Kamis (6/6).
Permintaan penundaan kenaikan harga BBM itu telah dikirimkan melalui surat kepada Presiden RI dan DPR RI. Pihaknya berharap pemerintah lebih bijak dalam menerapkan kebijakan tersebut karena menyangkut kesejahteraan masyarakat.
Istajib menyadari bahwa harga BBM harus dinaikkan untuk kepentingan menjaga defisit keuangan negara. Namun jika pemerintah menerapkannya tanpa memperhatikan kondisi sosial maka akan menimbulkan keresahan.
“Kami mengusulkan agar ditunda paling tidak dua bulan ke depan. Usulan ini mempertimbangkan aspirasi masyarakat Jawa Tengah agar harga sembako pada puasa dan Iedul Fitri melambung terlalu tinggi,” paparnya.
Sementara itu Gubernur Jateng Bibit Waluyo meminta agar kenaikan harga BBM tidak memberatkan masyarakat. Menurut dia, pemerintah harus serius memberikan kompensasi terhadap kebijakan tersebut dan menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia menyatakan hingga saat ini belum mendapatkan penjelasan dari pemerintah pusat tentang rencana tersebut.
“Kita berharap kebijakan kenaikan BBM itu berpihak kepada kepentingan masyarat. Kalaulah dinaikkan itu mendapatkan keputusan sebaik-baiknya. Keberpihakannya harus pada masyarakat banyak,” jelas dia.
Sebelumnya Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sri Puryono menyatakan Pemprov mulai mensosialisasikan rencana kenaikan harga BBM pada Juni ini. Hal ini dilakukan untuk menghindari kepanikan yang berlebihan dari masyarakat. Selain itu, pemetaan pada masyarakat calon penerima kompensasi BBM juga telah mulai dilakukan. (as/smc)
Redaktur: Saiful Bahri
Sumber: http://www.dakwatuna.com/2013/06/06/34619/tolak-bbm-naik-ppp-surati-presiden/#ixzz2XiC9O3u4