KPU Umumkan DCS dan Tunggu Tanggapan Masyarakat

Jakarta, kpu.go.id- Setelah resmi mengumumkan nama-nama serta profil Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum kini menunggu tanggapan masyarakat terhadap para calon wakil rakyat itu.

KPU menerima tanggapan masyarakat yang disampaikan secara tertulis pada 14 s/d 27 Juni. Tanggapan ini terkait dengan pemenuhan administrasi syarat calon. KPU kemudian akan melakukan pencermatan kembali dan mengklarifikasi kepada calon anggota DPR melalui partai politik pada setiap tingkatan.

Masyarakat yang akan mengirimkan tanggapan agar mencantumkan identitas jelas disertai dengan copy identitas dan bukti-bukti pendukung terhadap hal yang disampaikan. Identitas pengirim akan dirahasiakan.

Tangapan terhadap calon Anggota DPR agar disampaikan kepada Ketua KPU Cq. Ketua Pokja Pencalonan, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat.

Sedangkan taggapan untuk calon anggota DPRD Provinsi dapat disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi di masing-masing provinsi. Dan tanggapan terhadap calon anggota DPRD Kabupaten/kota agar disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Tanggapan masyarakat terhadap calon anggota DPR dapat juga dikirimkan melalui Fax. (021)-3145914 atau melalui e-mail: tanggapan.dcs@kpu.go.id.

Informasi selanjutnya dapat menghubungi Helpdesk Pencalonan, telp. (021)-31931527 atau e-mail: helpdeskcalon@kpu.go.id. (red)

Sumber :
http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8153&Itemid=1

Read More

Komitmen Nusa Dua - Forum Pemred Indonesia 2013

google

JAKARTA, Detak Berita - Pertemuan Puncak Pemimpin Redaksi (Pemred) se-Indonesia 2013 di Bali menghasilkann Komitmen Nusa Dua yang berisi sembilan butir tekad moral kalangan pemred dalam mewujudkan Indonesia perkasa yang lebih baik. Berikut isi Komitmen Nusa Dua 2013.

Komitmen Nusa Dua, Pertemuan Puncak Forum Pemred Indonesia 2013:

1. Kami sepakat mengajak segenap elemen bangsa untuk fokus dan bahu-membahu mendorong serta mewujudkan negara kesatuan republik Indonesia yang lebih perkasa dan berwibawa demi menyejahterakan seluruh rakyat.

2. Kami sepakat bahwa kebebasan pers itu bukan tujuan tapi alat untuk menyejahterakan rakyat.

3. Kami sepakat bahwa kebebasan pers adalah untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara, pemerintahan, dunia usaha, dan semua lembaga yang ada agar tercapai tata kelola yang bersih dan berwibawa.

4. Kami bersepakat untuk menggunakan kebebasan pers secara profesional dan menjalankannya dengan berpedoman kepada kode etik jurnalistik.

5. Di bidang ekonomi, keuangan, dan industri, kami sepakat secara konsisten mengawal dan mendorong segera terwujudnya sistem yang berkeadilan, mendukung usaha nasional, menjaga kepentingan bangsa dan negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta meningkatkan martabat bangsa.

6. Di bidang energi, kami sepakat secara konsisten mengawal dan mendorong segera terwujudnya sistem yang dapat menjaga pelestarian lingkungan, pemanfaatan energi yang terbarukan, kemandirian energi yang dapat membawa manfaat optimal bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pengembangan usaha nasional.

7. Di bidang infrastruktur, kami sepakat secara konsisten mengawal dan mendorong segera terwujudnya pembangunan infrastruktur berdasarkan prioritas nasional demi terwujudnya kelancaran pembangunan nasional dan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat.

8. Di bidang ketahanan pangan, kami sepakat secara konsisten mengawal dan mendorong segera terwujudnya program-program yang dapat menjamin tersedianya semua kebutuhan pangan dan air bersih secara berkelanjutan bagi masyarakat, serta meningkatnya kesejahteraan para petani, peternak, dan nelayan.

9. Di bidang media, kami sepakat secara konsisten mengawal dan mendorong terwujudnya konvergensi media yang dapat membawa manfaat sebesar-besarnya bagi pencerahan masyarakat dan adanya sistem yang adil, transparan, dan proporsional bagi para pelakunya di era globalisasi.

(ESHA/DTK)  Detakberita

Read More