Pemenang Ultah ke 40 PPP Umrah ke Mekah

JAKARTA – Sebanyak sembilan peraih hadiah umrah di hari ulang tahun (HUT) ke-40 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diberangkatkan ke Mekkah. Program ini untuk membangun kedekatan dengan umat.

Wakil Sekjen DPP PPP Sigit Hariyanto mengatakan kesembilan orang yang diberangkatkan ke Mekkah untuk umrah tersebut merupakan pemenang undian pada acara Mlaku Bareng PPP di Grand City, Minggu (7/4). Mereka diberi kesempatan melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci Mekkah selama sembilan hari dengan fasilitas plus melalui travel Al-Aqsa.

“Kami harap ini tidak kali ini saja, tapi ada kesempatan memberangkatkan umrah lagi,” kata Sigit di Bandara Internasional Soekarno-Hatta kemarin. Kesembilan pemenang undian hadiah umrah yang diberangkatkan oleh partai pimpinan Suryadharma Ali ini adalah Rochim Mualim Kasti, Anwar Hidayat Miyadi, Sopiyah Makrup Liyarto, Dwi Astuti Noto, Soepeno Abdurrachman Abdulah, Hartoyo Harsono Sunarso, Mochamad Saiful Anam Marlan, Triyono, dan Abdul Karim Mochamad Jabir.

Mereka dilepas Ketua DPP PPP Aunur Rofiq dan Wakil Sekjen Sigit Hariyanto dari Terminal 2E Bandara Internasional Soekarno- Hatta. Menurut calon legislator (caleg) dari daerah pemilihan (dapil) Jabar VI (Kota Depok dan Kota Bekasi) ini, bentuk kedekatan PPP dengan masyarakat tidak hanya sebatas dilakukan lewat pemberangkatan umrah. PPP melalui para calegnya juga terus melakukan berbagai kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat.

Sigit menjelaskan, kegiatan memberangkatkan pemenang hadiah umrah termasuk dalam rangkaian perayaan HUT ke-40 PPP yang dipusatkan di Jawa Timur. Hadiah tersebut dinilai sebagai salah satu bukti dan komitmen PPP dalam membangun kedekatan dengan umat. Pihaknya berkomitmen untuk menggelar kegiatan serupa pada perayaan ulang tahun partainya di masa mendatang.

Dengan demikian, kedekatan antara partainya dengan masyarakat diharapkan tetap terjaga. Sementara itu, Rochim Mualim Kasti, salah seorang jamaah umrah, mengaku bersyukur bisa berangkat ke Tanah Suci melalui kegiatan yang digelar PPP.

Read More

DPR RI Tak Gubris Penolakan terhadap pengesahan RUU Ormas

JAKARTA - DPR RI dan pemerintah tampaknya tidak menggubris maraknya penolakan terhadap pengesahan RUU Ormas. Mayoritas politisi di Senayan hampir dipastikan mengesahkan RUU yang oleh sebagian ormas dianggap bisa mengekang kebebasan berekspresi ini.

Demikian diungkapkan sejumlah anggota fraksi partai politik yang ada di parlemen ketika dihubungi terpisah, Senin (1/7).

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR asal PDIP Arief Wibowo, partainya menyetujui RUU tersebut diberlakukan karena sangat demokratis, bahkan cenderung liberal. "Yang diminta dari RUU ini hanya masalah transparansi dari ormas. Wong parpol saja diminta transparan," katanya.

Arief menjelaskan, pihaknya menjamin RUU ini tidak akan mengekang kebebasan berserikat. Kalaupun ada larangan, ungkapnya, sifatnya hanya normatif dan berlaku kepada organisasi politik seperti parpol. "Begitu pun dengan sanksinya yang bersifat administratif ketimbang larangan terhadap pergerakan ormas," ujarnya.

Mengenai penolakan yang dilakukan ormas seperti Muhammadiyah dan ormas lainnya, Sekjen PPP M Romahurmuziy justru mengatakan, ada lebih banyak lagi ormas Islam ex statblaad yang mendorong RUU ini segera disahkan. "Lagipula, usulan PP Muhammadiyah yg sebanyak 5 pasal smua sdh diakomodir kok. Tapi lihat, yang selain Muhammadiyah kan berbau asing semua, berbau sokongan donor asing," ujarnya.

Ia menantang ormas yang tidak setuju pengesahan RUU Ormas untuk menyebut pasal mana yang hendak diubah dan apa usulannya. "RUU ini kan tidak membatasi, tapi mengakuntabilitaskan, jadi represif di mananya. Jangan manipulasi situasi dan membuat opini yang missleading lah," pungkas Ketua Komisi IV DPR ini.

Namun argumen yang menyatakan RUU ini sudah demokratis ini dibantah para peneliti politik LIPI. Menurut Syamsuddin Haris, dasar pemikiran atau paradigma yang melatarbelakangi penyusunan RUU Ormas ini sangat keliru.

"RUU ini melihat masyarakat sebagai sumber ancaman, sumber konflik sosial, dan disintegrasi bangsa. Padahal masyarakat adalah sumber legitimasi kehadiran negara. Dan negara lah yang seharusnya diawasi," ujarnya dalam jumpa pers di Gedung LIPI, Senin (1/7).

Begitu pun dengan urgensi RUU Ormas ini, Syamsuddin menilai RUU ini tidak relevan terhadap semua kekhawatiran seperti kekerasan dan anarki, pemberian atau penerimaan dana yang bersumber dari asing, dan terorisme.

"Semua itu sudah ada sanksi hukum dan solusi dalam berbagai perundangan yang sudah ada. Masalah penegakan hukum itu yang tidak jalan," jelasnya.

Menurut Syamsuddin, apabila DPR dan pemerintah tetap mengesahkan RUU inin dampak negatif yang kemungkinan terjadi yaitu semakin melembaganya suasana saling curiga antar berbagai kelompok dan golongan masyarakat. "Begitu pun dengan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara sangat tinggi karena naskah RUU bersifat multitafsir," pungkasnya.

Pada kesempatan itu Peneliti Senior Riezki Muna menyatakan, selama proses pembahasan, ormas yang menolak draft RUU ini selalu dipaksa Anggota Pansus RUU Ormas dan pemerintah hanya untuk merevisi atau menyetujui isi RUU tersebut. "Padahal sejak awal, kita sudah tegaskan jika kita menolak keberadaan UU Ormas, bukan merevisinya," tegasnya.

Menurut Riezki, apabila DPR dan pemerintah tetap mengesahkan RUU tersebut, sama artinya dengan mengabaikan dinamika yang ada di masyarakat. "Khusus bagi anggota DPR, kita tahu pada akhirnya bahwa mereka ternyata bukan wakil rakyat," ujar salah satu pengurus PP Muhammadiyah ini. (EC/ Metrotvnews.com)

Read More