PPP Resmi Dukung Pasangan Annas Maamun- Arsyadjuliandi (Andi) Rachman

PEKANBARU - Pasca dicoretnya pasangan Indra Muchlis Adnan-Aziz Zaenal (BIMA) dari kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Riau oleh KPU Riau, dukungan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dialihkan untuk pasangan Annas Maamun- Arsyadjuliandi (Andi) Rachman.

Surat dukungan itu diserahkan langsung Ketua DPW PPP Riau Aziz Zaenal disaksikan Ketua DPP Rusli Efendi di kantor DPW PPP Riau, Ahad (30/6/13).

Menurut Ketua DPP PPP Rusli Efendi, dukungan untuk Annas-Andi atau lebih dikenal dengan sebutan AMAN ini telah melalui persetujuan dari pengurus DPW PPP. Sedangkan DPP telah menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada DPW PPP Riau.

"DPW PPP tinggal membuat laporan ke DPP PPP," katanya.

Rusli berharap, PPP bisa berperan aktif dalam memenangkan pasangan AMAN dan selalu terlibat dalam proses pemenangan. "Harapan saya pengurus PPP, juga kader dapat berperan untuk memenangkan AMAN ini," ujarnya.

Sedangkan Ketua DPW PPP Aziz Zaenal kepada wartawan mengaku, keputusan untuk memberikan dukungan terhadap pasangan AMAN karena dari sekian pasangan Calon Gubernur, hanya AMAN yang dirasa mampu mensejahterakan masyarakat Riau.

"Yang amanah, yang mampu membawa Riau ke arah yang lebih baik, hanya AMAN. Oleh karena itu kami memutuskan untuk ikut mendukung pasangan AMAN. Kami seluruh fungsionaris dan kader PPP siap memenangkan pasangan ini ," katanya.

Mendapat dukungan baru itu, calon Gubernur Riau dari Partai Golkar, Annas Maamun mengaku merasa terharu. Dia tak menyangka DPW PPP Riau bergabung dengan Golkar Riau untuk memenangkan dirinya dan di Pilkada Gubernur Riau yang akan digelar 4 September mendatang.

"Kabar itu saya dapatkan tadi malam. Mendengar kabar itu saya tidak jadi tidur, saya terharu, bangga, pokoknya campur aduklah," kata Annas sambil tertawa dan disambut senyum oleh Andi Rachman dan Wakil Ketua Bidang Infokom Partai Golkar Eddy Akhmad RM.***(son/riauterkini.com)

Read More

BBM Naik,PPP DPRD Jateng Surati Presiden

dakwatuna.com - Meski masuk dalam koalisi kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Fraksi PPP DPRD Jawa Tengah mengirim surat pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meminta kenaikan harga BBM tidak dilakukan bulan ini.

Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng, Istajib As mengatakan, jika BBM memang harus naik, sebaiknya dilaksanakan usai Lebaran. Sebab jika kenaikan dilaksanakan per 17 Juni, maka dipastikan akan terjadi kepanikan masyarakat.

“Tidak ada kenaikan harga BBM saja jika sudah masuk bulan puasa dan akan Lebaran, harga sembako sudah melambung. Jika ditambah kenaikan BBM maka harga sembako akan semakin melejit,” katanya, Kamis (6/6).

Permintaan penundaan kenaikan harga BBM itu telah dikirimkan melalui surat kepada Presiden RI dan DPR RI. Pihaknya berharap pemerintah lebih bijak dalam menerapkan kebijakan tersebut karena menyangkut kesejahteraan masyarakat.

Istajib menyadari bahwa harga BBM harus dinaikkan untuk kepentingan menjaga defisit keuangan negara. Namun jika pemerintah menerapkannya tanpa memperhatikan kondisi sosial maka akan menimbulkan keresahan.

“Kami mengusulkan agar ditunda paling tidak dua bulan ke depan. Usulan ini mempertimbangkan aspirasi masyarakat Jawa Tengah agar harga sembako pada puasa dan Iedul Fitri melambung terlalu tinggi,” paparnya.

Sementara itu Gubernur Jateng Bibit Waluyo meminta agar kenaikan harga BBM tidak memberatkan masyarakat. Menurut dia, pemerintah harus serius memberikan kompensasi terhadap kebijakan tersebut dan menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia menyatakan hingga saat ini belum mendapatkan penjelasan dari pemerintah pusat tentang rencana tersebut.

“Kita berharap kebijakan kenaikan BBM itu berpihak kepada kepentingan masyarat. Kalaulah dinaikkan itu mendapatkan keputusan sebaik-baiknya. Keberpihakannya harus pada masyarakat banyak,” jelas dia.

Sebelumnya Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sri Puryono menyatakan Pemprov mulai mensosialisasikan rencana kenaikan harga BBM pada Juni ini. Hal ini dilakukan untuk menghindari kepanikan yang berlebihan dari masyarakat. Selain itu, pemetaan pada masyarakat calon penerima kompensasi BBM juga telah mulai dilakukan. (as/smc)
Redaktur: Saiful Bahri

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2013/06/06/34619/tolak-bbm-naik-ppp-surati-presiden/#ixzz2XiC9O3u4

Read More